Jakarta — Pemerintah Indonesia resmi menyiapkan skema subsidi kendaraan listrik berbasis nikel yang akan mulai bergulir pada Juni 2026. Kebijakan ini menyediakan alokasi 200 ribu unit untuk motor dan mobil listrik, dengan insentif yang jauh lebih selektif dibandingkan kebijakan sebelumnya.
Insentif Diferensiasi Berbasis Baterai
Dalam skema terbaru, pemerintah memberikan PPN-DTP sebesar 100% untuk mobil listrik berbasis baterai nikel atau nickel-manganese-cobalt (NMC). Sementara itu, mobil listrik dengan baterai selain nikel hanya mendapat PPN DTP 40%. Untuk motor listrik, subsidi pembelian ditetapkan sebesar Rp5 juta per unit.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radhi, menyambut baik langkah pemerintah yang mulai mengarahkan insentif secara berbeda antara kendaraan berbasis nikel dan non-nikel. Langkah ini juga termasuk pengurangan insentif terhadap kendaraan listrik impor utuh atau completely built up (CBU).
“Kalau dilihat sekarang pemerintah lebih selektif. Untuk pemberian insentif pada kendaraan berbasis nikel saya kira bagus, karena kita punya produksi nikel sehingga bisa mendorong hilirisasi menjadi bagian dari ekosistem kendaraan listrik nasional,” kata Fahmi dalam keterangan resmi, Selasa (26/5/2026).
Pasar EV Indonesia Meledak, Dominasi LFP Masih Kuat
Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menunjukkan penjualan mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) mencapai 56.204 unit pada 2024 dan melonjak menjadi 114.413 unit sepanjang 2025. Pertumbuhan ini menunjukkan animo masyarakat Indonesia terhadap kendaraan listrik semakin meningkat, meskipun di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar AS.
Namun, pertumbuhan tersebut masih didominasi kendaraan listrik dengan baterai lithium iron phosphate (LFP), yang teknologi dan bahan bakunya belum diproduksi di dalam negeri. Penjualan EV berbasis LFP mencapai 46.814 unit atau 83,3% dari total pasar pada 2024, sementara kendaraan berbasis NMC hanya mencapai 9.390 unit atau 16,7%.
Pada 2025, dominasi LFP mulai sedikit menurun menjadi 88.344 unit atau 77,2%. Sementara kendaraan berbasis NMC meningkat menjadi 26.069 unit atau 22,8%. Pertumbuhan NMC tercatat jauh lebih cepat, yakni melonjak 177,6% sepanjang 2025, dibanding LFP yang tumbuh 88,7%.
Nikel Jadi Kunci Hilirisasi Industri Baterai Nasional
Fahmi Radhi menekankan pentingnya subsidi berbasis nikel karena Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia yang dapat diintegrasikan langsung dengan industri baterai nasional. Berbeda dengan LFP, teknologi NMC dinilai lebih relevan untuk mendorong hilirisasi mineral domestik dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Perkembangan teknologi baterai juga menjadi perhatian produsen gadget global, seperti Xiaomi yang baru saja meluncurkan produk terbarunya dengan baterai besar.
“Yang paling penting justru bagaimana ini menjadi kesempatan bagi Indonesia menciptakan ekosistem industrialisasi kendaraan listrik dari hulu sampai hilir,” ujarnya.
Fahmi menilai, subsidi saja tidak cukup. Pemerintah juga perlu memastikan adanya pembangunan fasilitas produksi di Indonesia, peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta transfer teknologi dari investor asing agar Indonesia dapat membangun industri kendaraan listrik yang mandiri. Konsistensi roadmap hilirisasi menjadi faktor penting agar pengembangan kendaraan listrik benar-benar memberikan dampak ekonomi nasional.
MIND ID Dimainkan Peran Strategis
Dengan pasar domestik yang besar dan dukungan sumber daya mineral strategis, Indonesia dinilai memiliki posisi tawar kuat untuk menarik investasi industri baterai dan kendaraan listrik global. Fahmi juga menilai Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID dapat memainkan peran strategis dalam memperkuat hilirisasi nikel dan pengembangan industri baterai nasional serta menggandeng investor luar negeri yang memiliki teknologi dalam pengembangan industri baterai berbasis NMC.
Konsistensi kebijakan subsidi berbasis nikel akan menjadi kunci agar pertumbuhan pasar kendaraan listrik tidak berhenti sebagai pasar bagi produk impor, tetapi menjadi fondasi bagi kemandirian industri baterai nasional. Dengan langkah ini, Indonesia berupaya memastikan bahwa ledakan pasar EV berkontribusi nyata terhadap penguatan industri dalam negeri, termasuk sejalan dengan tren perubahan kebijakan energi nasional seperti kenaikan harga BBM terbaru yang terjadi belakangan ini.
