Jakarta — Kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) terbukti menyelamatkan anggaran negara secara masif. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan total efisiensi perjalanan dinas mencapai Rp1,95 triliun sejak kebijakan fleksibilitas kerja diberlakukan. Langkah ini sejalan dengan berbagai kebijakan efisiensi lainnya, termasuk revisi UU Polri yang menaikkan usia pensiun demi efisiensi anggaran kepolisian.
Rp1,95 Triliun Terhemat dari Pembatasan Perjalanan Dinas
Rini menyampaikan capaian tersebut dalam Rapat Koordinasi Terbatas Evaluasi Kebijakan Transformasi Budaya Kerja di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (29/5/2026). Angka ini berasal dari pembatasan perjalanan dinas ASN hingga 50% untuk dalam negeri dan 70% untuk luar negeri.
Selain penghematan perjalanan, utilitas pemerintah juga turun Rp65,6 miliar. Digitalisasi birokrasi turut mempercepat proses kerja, dengan kenaikan 100.817 dokumen Tanda Tangan Elektronik (TTE) secara nasional sebagai bukti transformasi digital yang berjalan. Efisiensi ini melengkapi capaian pemerintah dalam mengatur keuangan ASN, termasuk soal kategori ASN dan pejabat negara yang tidak bisa terima gaji ke-13.
95% Layanan Publik Tetap Stabil
Rini menegaskan efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. Sebanyak 95% layanan publik tetap stabil atau bahkan meningkat selama pelaksanaan fleksibilitas kerja berlangsung.
“Efisiensi tidak berarti mengurangi layanan. Efisiensi hari ini berarti mengubah cara negara bekerja. Fleksibilitas kerja adalah pintu masuknya, sementara transformasi digital pemerintah adalah perubahan utamanya,” ujar Rini.
WFH Diperpanjang hingga Akhir Juli 2026
Dalam rapat yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menetapkan pemerintah akan memperpanjang kebijakan WFH ASN hingga dua bulan ke depan, atau hingga akhir Juli 2026. Keputusan ini diambil setelah evaluasi selama dua bulan pertama menunjukkan hasil yang signifikan.
Airlangga memastikan pemerintah akan menerbitkan Surat Edaran (SE) terbaru dari Menteri PANRB. Dari hasil evaluasi, kebijakan ini membuahkan hasil nyata dalam penurunan konsumsi BBM bersubsidi.
“Terjadi penurunan penggunaan pertalite di bulan April mendekati 9%. Jadi hasilnya cukup baik,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Selasa (26/5/2026). Penurunan konsumsi pertalite ini terjadi di tengah kenaikan harga BBM di seluruh SPBU Indonesia yang berlaku 29 Mei 2026.
Digital Public Infrastructure Jadi Fondasi Transformasi
Rini menambahkan transformasi budaya kerja perlu ditopang oleh fondasi Digital Public Infrastructure (DPI), yang mencakup identitas digital, pertukaran data antarinstansi, dan pembayaran digital pemerintah. Fondasi ini menjadi prasyarat birokrasi yang terintegrasi, tidak silo, dan tepercaya.
Kebijakan WFH yang semula dianggap kontroversial kini terbukti menjadi instrumen efisiensi anggaran sekaligus percepatan digitalisasi birokrasi. Pertanyaannya, apakah model kerja hybrid ini akan menjadi permanen setelah periode perpanjangan berakhir?
