Jakarta — Pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) hingga pensiunan mulai Selasa (2/6) diproyeksi memberi tambahan dorongan bagi konsumsi rumah tangga pada semester II 2026. Namun, sejumlah ekonom menilai dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional cenderung terbatas.
Dana yang cair menjelang tahun ajaran baru itu dinilai akan mengalir ke berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari biaya pendidikan, pangan, transportasi, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Nilai gaji ke-13 memang mencapai puluhan triliun rupiah, namun kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional terbatas karena sifatnya hanya sementara.
Peran ASN dalam perekonomian memang signifikan. Data terbaru menunjukkan jumlah ASN yang belum memiliki rumah mencapai 5,23 juta jiwa, menjadikan mereka salah satu segmen konsumen terbesar di sektor perumahan.
Gaji ke-13 sebagai Bantalan Ekonomi
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan dampak gaji ke-13 terhadap pertumbuhan ekonomi positif, meski relatif terbatas jika dibandingkan dengan ukuran perekonomian nasional.
“Efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi memang ada, tetapi sifatnya terbatas dan tidak permanen,” ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/6).
Menurut Yusuf, faktor yang lebih penting justru waktu pencairan gaji ke-13 yang bertepatan dengan kebutuhan rumah tangga menjelang tahun ajaran baru. Ia menilai sebagian besar dana tersebut akan langsung masuk ke aktivitas ekonomi melalui pembelian perlengkapan sekolah, pembayaran biaya pendidikan, transportasi, hingga berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya.
“Dana tersebut dapat membantu menjaga daya beli dan mencegah perlambatan konsumsi yang terlalu tajam. Namun saya tidak melihatnya cukup kuat untuk menciptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang baru,” ujarnya.
Konsumsi Rumah Tangga Masih Rentan
Yusuf menilai gaji ke-13 lebih tepat diposisikan sebagai bantalan ekonomi ketimbang sumber pertumbuhan baru. Ia menjelaskan konsumsi rumah tangga sepanjang kuartal I 2026 masih ditopang momentum musiman seperti Ramadan, Idulfitri, serta peningkatan belanja pemerintah. Namun faktor-faktor tersebut tidak berlangsung sepanjang tahun.
Karena itu, tantangan terbesar pada paruh kedua tahun ini adalah menjaga konsumsi masyarakat agar tidak melemah setelah momentum musiman berakhir. Meski demikian, Yusuf melihat tidak seluruh dana gaji ke-13 akan berujung menjadi konsumsi.
Ia menilai rumah tangga saat ini cenderung lebih berhati-hati mengelola keuangan di tengah berbagai ketidakpastian ekonomi. Kondisi itu tercermin dari meningkatnya porsi pendapatan yang dialokasikan untuk tabungan.
“Fenomena ini menunjukkan bahwa banyak keluarga mulai menempatkan keamanan finansial sebagai prioritas utama di tengah ketidakpastian ekonomi,” katanya.
Perbedaan Pola Belanja antar Kelas Sosial
Menurut Yusuf, kelompok masyarakat menengah dan menengah atas berpotensi mengalokasikan sebagian gaji ke-13 untuk tabungan maupun investasi sederhana. Sebaliknya, kelompok menengah bawah diperkirakan tetap membelanjakan tambahan pendapatan tersebut untuk kebutuhan mendesak seperti pendidikan anak, kebutuhan rumah tangga, dan pengeluaran rutin lainnya.
Pandangan serupa disampaikan Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi. Ia mengatakan gaji ke-13 berpotensi mendorong konsumsi rumah tangga karena pencairannya bertepatan dengan meningkatnya kebutuhan pendidikan, pangan, transportasi, dan kebutuhan ritel.
“Dampaknya akan terasa pada perdagangan eceran, jasa pendidikan, UMKM, transportasi lokal, dan pasar daerah yang memiliki basis ASN besar,” ujarnya.
Inflasi dan Pelemahan Rupiah Jadi Tantangan
Namun, Syafruddin menilai efek tersebut tetap bersifat musiman karena penerima gaji ke-13 hanya mencakup ASN, pensiunan, dan kelompok terkait. “Efeknya lebih tepat dibaca sebagai bantalan daya beli jangka pendek, bukan mesin pertumbuhan baru,” katanya.
Menurut Syafruddin, kemampuan gaji ke-13 menopang konsumsi pada semester kedua juga bergantung pada ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depan. Ia menilai tekanan inflasi, pelemahan rupiah, kenaikan harga pangan, serta ketidakpastian ekonomi membuat sebagian rumah tangga memilih menyimpan uang tambahan tersebut dibanding membelanjakannya.
“Belanja kebutuhan pokok tetap berjalan, sedangkan belanja sekunder berpotensi tertunda,” ujarnya.
Syafruddin menambahkan faktor yang paling dominan mendorong masyarakat menunda konsumsi tahun ini adalah tekanan daya beli akibat kenaikan harga berbagai kebutuhan rutin. Inflasi yang meningkat menjadi 3,08 persen pada Mei 2026 menunjukkan tekanan harga semakin terasa, terutama pada komoditas pangan dan transportasi.
Pada saat yang sama, pelemahan rupiah turut meningkatkan risiko kenaikan harga barang yang memiliki komponen impor. “Rumah tangga akan lebih berhati-hati jika melihat harga terus naik, bunga kredit tinggi, pasar kerja tidak sepenuhnya kuat, dan industri belum ekspansif,” katanya.
Karena itu, ia menilai masyarakat cenderung memperbesar cadangan dana, mengurangi risiko berutang, serta menunda konsumsi besar hingga kondisi ekonomi dirasa lebih pasti. “Dalam situasi seperti ini, masyarakat lebih memilih menjaga likuiditas keluarga, mengurangi risiko utang baru, dan menunda konsumsi besar sampai harga serta pendapatan terasa lebih pasti,” pungkas Syafruddin.
