Jakarta — Pemerintah resmi mengeluarkan aturan baru yang mengubah lanskap pajak UMKM di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang perubahan PP Nomor 55 Tahun 2022 ini membawa perubahan signifikan pada skema PPh Final 0,5 persen yang selama ini menjadi andalan pelaku usaha kecil.
Perubahan paling mencolok terlihat pada kriteria wajib pajak yang berhak menikmati tarif PPh Final tersebut. CV dan PT konvensional kini gugur dari daftar penerima manfaat. Hanya ada tiga kategori yang lolos: wajib pajak orang pribadi, PT Perorangan yang didirikan oleh satu orang, serta koperasi.
Batas Omzet Rp4,8 Miliar Jadi Kunci Penentu
Syarat utama yang harus dipenuhi adalah peredaran bruto tidak boleh melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Angka ini menjadi garis batas tegas antara UMKM yang berhak mendapat kemudahan pajak dengan mereka yang harus mengikuti skema pajak reguler.
Yang menarik, pemerintah kini menerapkan pendekatan substantif dalam menentukan batas omzet. Peredaran bruto dihitung berdasarkan keseluruhan penghasilan dari usaha dan jasa, termasuk yang diperoleh di luar negeri. Untuk pasangan suami-istri yang menjalankan usaha, peredaran bruto digabungkan kecuali ada perjanjian pemisahan harta secara tertulis. Implikasinya cukup luas bagi pelaku bisnis yang berpartner dengan pasangannya, terutama di sektor properti dan ritel.
Influencer dan Selebgram Terdampak
PP baru ini juga mengatur ulang kategori pekerjaan bebas yang penghasilannya tidak dikenai PPh Final. Daftar ini mencakup pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, hingga notaris. Namun yang mengejutkan, influencer, selebgram, bloger, dan vloger juga masuk dalam kategori ini.
Artinya, para kreator konten digital yang selama ini mungkin menikmati tarif PPh Final 0,5 persen kini harus mengikuti aturan perpajakan yang berbeda. Mereka termasuk dalam kelompok pekerjaan bebas yang penghasilannya diperlakukan secara khusus.
Suap dan Gratifikasi Tak Bisa Jadi Biaya Fiskal
Selain soal PPh Final, PP 20/2026 juga memperkuat integritas perpajakan melalui Pasal 20A. Aturan ini menegaskan bahwa pengeluaran berupa suap, gratifikasi, atau pemberian lain tidak dapat diklaim sebagai biaya fiskal. Kebijakan ini berlaku termasuk untuk pemberian kepada pejabat publik asing.
Poin ini menjadi sinyal tegas bahwa pemerintah serius memberantas praktik korupsi dalam sistem perpajakan. Dengan hilangnya insentif pajak untuk pengeluaran semacam ini, diharapkan praktik bisnis yang bersih semakin mengakar. Terkait isu perpajakan, publik juga sempat dihebohkan oleh kisah sejarah soal pajak bumi dan bangunan yang melibatkan rumah Soeharto di Cendana.
Masa Transisi dan Keberlanjutan Fasilitas
Bagi wajib pajak yang sudah menikmati fasilitas PPh Final, PP ini memberikan kejelasan masa transisi. Wajib pajak orang pribadi yang fasilitasnya berakhir pada tahun pajak 2024 masih bisa menggunakan PPh Final untuk tahun pajak 2025 dan 2026. Begitu pula yang fasilitasnya berakhir pada 2025, masih berlaku untuk 2026.
Surat Keterangan yang sudah dimiliki wajib pajak tetap berlaku selama persyaratan masih terpenuhi. Kejelasan ini menjadi angin segar bagi pelaku UMKM yang selama ini mengandalkan kemudahan perpajakan untuk menjalankan usaha.
Dalam konteks ekonomi yang lebih luas, kebijakan pajak ini hadir di tengah ketidakpastian ekonomi yang memaksa pelaku bisnis memilih antara emas atau properti sebagai instrumen investasi. Sementara itu, sektor properti sendiri masih berjuang menghadapi tantangan, termasuk melonjaknya biaya bangunan yang mengancam harga jual properti.
Regulasi ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan Indonesia yang lebih luas. Dengan penataan ulang fasilitas PPh Final 0,5 persen agar lebih tepat sasaran, pemerintah berharap sistem perpajakan nasional menjadi lebih adil dan akuntabel.
