Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemui lembaga pemeringkat Standard & Poor’s (S&P) di Jakarta pada Rabu malam, 3 Juni 2026. Pertemuan ini membantah spekulasi yang beredar luas bahwa S&P berencana menurunkan rating utang Indonesia, sebuah isu yang sempat mengguncang pasar modal dan nilai tukar rupiah dalam beberapa hari terakhir.
Dalam konferensi pers di Gedung DPR, Kamis (4/6/2026), Purbaya menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan posisi Indonesia secara komprehensif kepada tim S&P. “Ya pada dasarnya kita jelaskan posisi kita semaksimal mungkin seperti apa, biar mereka mengerti fondasi ekonomi kita seperti apa. Kewajiban kita kan itu,” ungkapnya.
Defisit APBN Jadi Sorotan Utama
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Purbaya mengakui adanya kekhawatiran dari pihak S&P mengenai kemampuan pemerintah menjaga defisit anggaran di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menjadi batas kritis yang kerap menjadi patokan lembaga pemeringkat internasional.
Purbaya merinci bahwa setoran pajak hingga akhir April 2026 tercatat sebesar Rp 646,3 triliun, setara dengan 27,4% dari target APBN tahun ini yang mencapai Rp 2.357,7 triliun. “Mei itu pertumbuhan pajaknya 22,1%, jadi jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu. Itu suatu hal yang menggembirakan. Jadi itu yang saya sampaikan ke mereka. Nanti mereka akan melihat,” kata Purbaya.
Belanja negara yang bersifat ekspansif memang mendorong defisit APBN pada Mei sedikit lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya. Namun, Purbaya menegaskan bahwa kondisi ini masih dalam batas aman. “Tapi pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0,7%. Tapi kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12 per 5 kali 0,7%, kasarannya ya antara 1,8% ke PDB,” paparnya.
Dampak ke Pasar dan Sektor Perumahan
Kabar mengenai kemungkinan penurunan rating S&P sempat membuat IHSG anjlok tajam dan rupiah tertekan hingga menembus level Rp18.000 per dolar AS. Pelemahan nilai tukar ini berdampak langsung pada sektor perumahan, di mana harga material bangunan impor terancam melonjak. Sebelumnya, Menkeu Purbaya juga telah memastikan bahwa utang pemerintah tetap terkendali meski tekanan pasar makin kuat (baca selengkapnya).
Pengembang properti mengaku mulai merasakan tekanan akibat fluktuasi nilai tukar. Bahan bangunan seperti semen, besi, dan cat yang sebagian besar bergantung pada impor menjadi lebih mahal. Kondisi ini dikhawatirkan akan menambah beban bagi calon pembeli rumah yang sudah terbebani suku bunga KPR yang tinggi. Dampak ganda ini telah dirasakan sektor properti nasional, di mana anjloknya IHSG dan melemahnya rupiah secara bersamaan (simak analisisnya).
Pertemuan Purbaya dengan S&P ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk meredam kekhawatiran investor asing. Hasil pembicaraan akan dievaluasi lebih lanjut oleh tim internal S&P sebelum mereka memutuskan langkah selanjutnya terkait rating Indonesia. Sebelumnya, media internasional juga turut menyoroti pelemahan rupiah, terutama media-media Singapura yang membandingkan kondisi ekonomi regional (lihat sorotan media).
Di tengah ketidakpastian global, fondasi ekonomi domestik tetap menjadi senjata utama pemerintah meyakinkan dunia internasional. Pertumbuhan pajak yang melampaui ekspektasi dan komitmen menjaga defisit anggaran menjadi bukti nyata bahwa ekonomi Indonesia memiliki ketahanan untuk menghadapi badai.
