Jakarta — Miliaran penduduk Indonesia bermimpi punya rumah sendiri, tapi jutaan di antaranya terhambat satu masalah klasik: status “unbankable.” Kondisi ini berarti penghasilan atau catatan kredit mereka tidak memenuhi syarat bank untuk memberikan pinjaman konvensional. Namun, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon LP Napitupulu mengungkap strategi baru yang bisa mengubah nasib mereka.
KPR Subsidi Jadi Senjata Utama BTN
Pada acara Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Center, Bantul, DIY, Nixon membeberkan bahwa KPR subsidi menjadi jalur utama bagi masyarakat unbankable untuk memiliki hunian. Berbeda dari KPR komersial yang menetapkan batas minimum penghasilan, skema subsidi justru menetapkan batas maksimal pendapatan calon debitur.
“KPR subsidi berbeda dengan KPR komersial. Jika KPR komersial mensyaratkan batas minimum pendapatan untuk mengajukan kredit, KPR subsidi justru menetapkan batas maksimal penghasilan,” jelas Nixon dalam keterangan resmi yang dikutip CNN Indonesia, Sabtu (23/5/2026).
Target utama subsidi ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kelompok desil 3 hingga desil 8. Artinya, mereka yang berpenghasilan di atas Rp2,6 juta per bulan hingga kelas menengah bawah sudah bisa mengakses pembiayaan rumah melalui jalur ini.
BSPS Jadi Penyelamat Desil Terendah
Nixon mengakui bahwa masyarakat desil 1 dan desil 2, yaitu kelompok dengan penghasilan paling rendah di bawah Rp2,6 juta per bulan, masih sulit mengakses skema KPR. Namun, pemerintah sudah menyiapkan alternatif lain melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Desil 1, desil 2, atau penghasilan di bawah Rp2,6 juta per bulan ini pemerintah mengeluarkan apa yang namanya BSPS, Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya. Jadi pemerintah ngasih Rp20 juta sampai Rp25 juta per rumah tangga,” ujar Nixon.
Bantuan ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah baru atau perbaikan rumah yang sudah ada. Dengan demikian, bahkan masyarakat berpenghasilan paling rendah pun punya peluang untuk memiliki hunian yang layak.
Tenor 40 Tahun untuk Cicilan Lebih Ringan
Tak hanya itu, Nixon juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengkaji opsi perpanjangan tenor KPR subsidi hingga 40 tahun. Langkah ini diharapkan bisa membuat cicilan bulanan menjadi jauh lebih ringan dan menjangkau lebih banyak MBR.
“Hari ini pemerintah juga lagi mengkaji kalau KPR-nya sampai 40 tahun supaya lebih murah lagi angsurannya, mudah-mudah desil 2 bisa dapat,” pungkasnya.
Dengan tenor yang lebih panjang, estimasi cicilan rumah subsidi bisa turun hingga Rp285 ribu per bulan. Keringanan ini menjadi angin segar bagi jutaan keluarga Indonesia yang selama ini hanya bisa memandang impian punya rumah dari kejauhan.
Tantangan di Balik Eksekusi
Meski strategi ini terdengar menjanjikan, realisasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa realisasi penyaluran FLPP hingga pertengahan 2026 baru mencapai sekitar 55 ribu unit dari target 350 ribu unit. Keterbatasan lahan, harga material bangunan yang terus merangkak naik, serta birokrasi yang berbelit menjadi penghalang utama.
Meski demikian, langkah BTN di bawah pimpinan Nixon memberikan sinyal optimistis. Strategi bertahap dengan pendekatan berdasarkan kelompok desil ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi backlog perumahan nasional yang diperkirakan mencapai 12 juta unit.
Bagi masyarakat yang selama ini merasa tidak mampu memiliki rumah, pesan dari BTN ini jelas: ada jalur untuk Anda. Yang diperlukan hanyalah keberanian untuk melangkah dan memahami skema pembiayaan yang tersedia.
Baca juga: BTN Tebar 10.000 Rumah Lelang Seharga 40% Lebih Murah dari Pasar | 5,23 Juta ASN Belum Punya Rumah, Korpri BTN Luncurkan KPR Tenor 30 Tahun | Dampak Kenaikan BI Rate 5,25% ke Cicilan KPR
