Jakarta — Modus manipulasi data calon debitur KPR oleh pengembang perumahan nakal kembali terungkap. Praktik curang ini merugikan konsumen, memukul reputasi perbankan, dan mengancam kestabilan seluruh ekosistem pembiayaan rumah di Indonesia.
Pengembang Mainkan Data Debitur KPR
Tenaga Ahli Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Harry Endang Kawidjaja membeberkan bahwa pengembang dan perbankan sebenarnya sudah menerima notifikasi mismatch data serta sistem peringatan dini secara berkala. Namun ketika penyimpangan ditemukan dalam jumlah besar, hampir pasti ada unsur kesengajaan dari pihak tertentu di lapangan. Modus ini berbanding terbalik dengan upaya pemerintah yang sedang berjuang melalui implementasi KPR subsidi tenor 40 tahun untuk memperluas akses hunian rakyat.
“Kalau jumlahnya menumpuk, tidak mungkin pengembang tidak tahu. Bisa saja yang bermain sales atau admin KPR,” ujar Harry dalam Diskusi Media Inovasi Pembiayaan Perumahan Bagi Pekerja Informal di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Perbankan Punya Sistem Monitoring Berlapis
Perbankan selama ini sudah memiliki mekanisme mitigasi risiko untuk mendeteksi anomali penyaluran kredit. Bahkan ketika terdapat indikasi masalah pada suatu kawasan atau proyek tertentu, bank dapat langsung memperketat penyaluran pembiayaan di lokasi tersebut. Langkah ini sejalan dengan sinergi Kementerian, OJK, dan BI dalam memperkuat pembiayaan perumahan agar lebih transparan dan terukur.
“Bank sudah tahu ini, dan mitigasinya adalah mengecilkan keran penyaluran di kawasan bermasalah,” katanya.
Ekosistem Perumahan Harus Dijaga Bersama
Harry menilai kasus-kasus developer nakal tidak seharusnya membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap industri pembiayaan rumah secara keseluruhan. Sektor perbankan merupakan industri highly regulated yang seluruh aktivitasnya berada dalam pengawasan regulator dan memiliki sistem monitoring berlapis. Terlebih aturan SLIK OJK yang kini dilonggarkan justru membuka akses lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengajukan KPR subsidi.
“Ini seperti nila setitik merusak susu sebelanga. Karena itu semua ekosistem perumahan harus menjaga industrinya bersama-sama,” ujar Harry.
Bagi calon pembeli rumah, langkah antisipasi justru makin krusial di tengah maraknya praktik curang ini. Verifikasi legalitas pengembang, pengecekan SLIK OJK, dan konsultasi langsung dengan bank pemberi KPR menjadi tiga langkah wajib sebelum menandatangani perjanjian apapun. Jangan tergiur harga miring tanpa meneliti rekam jejak perusahaan properti yang menawarkan hunian impian Anda.
