Jakarta — Hanya 22% dari 6,7 juta aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia yang memiliki rumah sendiri. Sisanya, sekitar 5,23 juta orang, masih bergantung pada kontrakan atau rumah dinas. Angka ini mendorong Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menggandeng Bank Tabungan Negara (BTN) meluncurkan program “Perumahan ASN” dengan skema KPR berjangka panjang.
Ketua Umum Korpri sekaligus Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengumumkan program ini pada Jumat, 29 Mei 2026. Program ini menyasar seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK, dengan target pembangunan 3 juta rumah bagi abdi negara.
Kesenjangan Kepemilikan Rumah yang Mengkhawatir
Data BKN menunjukkan kesenjangan tajam antara jumlah ASN dan kepemilikan hunian. Dari total 6,7 juta ASN, baru 1,47 juta orang atau 22% yang berhasil membeli rumah sendiri. Sisanya, 78% atau 5,23 juta ASN, belum memiliki hunian pribadi.
Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas kerja dan integritas pelayanan publik. ASN yang tidak memiliki hunian tetap cenderung lebih rentan terhadap tekanan finansial, yang pada gilirannya memengaruhi fokus dan dedikasi mereka dalam melayani masyarakat. Pemerintah sendiri telah melonggarkan aturan SLIK OJK untuk mempermudah akses KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Skema KPR 30 Tahun untuk ASN
Korpri dan BTN menyiapkan skema pembiayaan khusus dengan tenor KPR hingga 30 tahun. Skema ini dirancang lebih fleksibel dan terjangkau dibandingkan produk KPR konvensional. BTN menyebut ASN sebagai segmen strategis dalam pembiayaan perumahan nasional. Skema tenor panjang ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang sedang menggodok program KPR 40 tahun untuk rumah subsidi.
“ASN harus tenang memiliki hunian agar dapat bekerja secara optimal dan fokus melayani masyarakat. Karena itu KORPRI hadir untuk menjembatani kebutuhan ASN melalui program yang konkret dan berkelanjutan,” ujar Zudan.
Target 3 Juta Rumah bagi ASN
Program Perumahan ASN tidak sekadar menyediakan pembiayaan. Korpri menargetkan pembangunan 3 juta unit rumah untuk memenuhi kebutuhan hunian jangka panjang bagi seluruh abdi negara. Program ini menjadi bagian dari upaya besar pemerintah mewujudkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan tetap.
“Kami ingin memberikan kepastian hunian bagi ASN melalui kebijakan pembiayaan yang lebih fleksibel dan terjangkau,” ujar Direktur Utama BTN Nixon L. P. Napitupulu.
Dampak terhadap Sektor Properti Nasional
Luncurnya program ini diperkirakan akan menggerakkan sektor properti, terutama di segmen menengah. Dengan 5,23 juta ASN sebagai potensi pasar, permintaan hunian subsidi dan non-subsidi diperkirakan meningkat signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
BTN sendiri telah menyalurkan 6 juta KPR subsidi hingga saat ini. Program ASN menjadi langkah berikutnya dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan tetap yang selama ini kesulitan mengakses KPR konvensional. Sebelumnya, BTN juga telah menyalurkan 6 juta KPR subsidi dan mulai membidik warga yang belum punya rekening melalui digitalisasi layanan.
