Jakarta — Jutaan pengemudi ojek online (ojol) dan pekerja informal lainnya kini berpeluang lebih besar memiliki rumah sendiri. BP Tapera menerapkan aturan tegas: bank yang menolak menyalurkan KPR ke segmen ini bakal kehilangan akses kuota subsidi perumahan.
Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa negara tidak lagi membiarkan pekerja non-fixed income terpinggirkan dari program FLPP (Fasilitas Pembiayaan Perumahan). Sejak beberapa tahun terakhir, alokasi kuota untuk pekerja informal terus dinaikkan secara bertahap. BTN sendiri sudah menyalurkan 6 juta unit KPR subsidi dan menargetkan warga tanpa rekening bank.
Aturan Bertahap yang Makin Ketat
Plt Direktur Pemanfaatan Pembiayaan dan Layanan Digital BP Tapera, Alfian Arif, menjelaskan bahwa bank penyalur kini diwajibkan menyalurkan minimal 15% dari total kuota FLPP mereka kepada pekerja non-fixed income. Jika gagal memenuhi target dalam satu tahun, bank tersebut kehilangan hak atas tambahan kuota.
“Kami membuka kewajiban kepada bank penyalur untuk menyalurkan target non-fixed income dari mulai 10%, 12%, hari ini 15%. Kalau bank penyalur tidak menyalurkan non-fixed income dalam kurun waktu satu tahun dari total kuota nasionalnya, maka bank penyalur tersebut tidak boleh diberikan tambahan kuota,” katanya dalam Diskusi Media Inovasi Pembiayaan Perumahan Bagi Pekerja Informal di Kemang, Jakarta Selatan.
Artinya, bank yang menerima kuota 1.000 rumah subsidi wajib menyalurkan minimal 150 unit kepada pekerja ojol, pedagang kaki lima, atau profesi informal lainnya.
Backlog Menurun, tapi Kebutuhan Perkotaan Melonjak
Data BPS menunjukkan backlog perumahan nasional turun menjadi 9,6 juta unit. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, Alfian menekankan bahwa kebutuhan hunian di kawasan perkotaan masih tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan pedesaan.
“Kalau dibilang backlog itu turun enggak? Turun. Berdasarkan data Susenas dan BPS dia bilang turun. Data BPS turun jadi 9,6 juta. Kemudian kebutuhan rumah dari sisi perkotaan pedesaan memang paling besar backlog di perkotaan hampir tiga kali lipat lebih tinggi,” ujar Alfian.
Kondisi ini memperkuat urgensi kebijakan yang memaksa bank menjangkau segmen pekerja informal. Tanpa intervensi aktif, akses perumahan bagi kelompok ini akan terus tertinggal. Di sisi lain, harga rumah subsidi menghadapi dilema antara batas harga pemerintah dan lonjakan biaya material konstruksi.
Realisasi Sudah Melampaui Target
Tekanan kebijakan mulai membuahkan hasil nyata. Pada 2021, penyaluran FLPP untuk segmen non-fixed income baru mencapai 16,3%. Angka ini meningkat menjadi 15,8% pada 2024, lalu 17% pada 2025.
Pencapaian terbaru di tahun 2026 terbilang mengesankan. Baru memasuki bulan Mei, realisasinya sudah menyentuh 18,4%. Dari 43 bank penyalur yang ada, 92% di antaranya sudah melampaui target 15%.
“Kami terus mendorong target non-fixed income itu bahkan sampai di angka 25% ke depan,” kata Alfian.
“Dari 43 bank penyalur, 92% bank penyalur menyalurkan non-fixed income di atas target 15%. Artinya ini cukup signifikan. Pola ngegebuk bank penyalur seperti ini cukup signifikan,” ujarnya.
Negara Hadir untuk Semua Warga
Alfian menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar soal angka. Ini tentang keadilan akses perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kenapa kami lakukan itu? Supaya asas berkeadilan bagi seluruh rakyat yang ada di Republik ini bisa memanfaatkan FLPP. Tidak melulu tentang fixed income, tidak melulu tentang TNI Polri, tidak melulu tentang ASN, tapi hari ini negara hadir untuk pemenuhan kebutuhan rumah bagi MBR segmen non-fixed income,” ujar Alfian.
Dengan target yang terus dinaikkan hingga 25%, BP Tapera menunjukkan komitmen nyata untuk menutup kesenjangan akses perumahan. Pekerja ojol, pedagang keliling, dan profesi informal lainnya kini punya jalur resmi untuk mewujudkan mimpi memiliki rumah sendiri. Skema rent-to-own juga menjadi alternatif bagi mereka yang masih terkendala SLIK.
