Jakarta — Rupiah menembus level Rp18.000 per dolar AS untuk pertama kalinya pada Kamis (4/6/2026). Pelemahan ini terjadi hanya 59 hari setelah rupiah pertama kali menembus Rp17.000. Artinya, nilai tukar Garuda terdepresiasi sekitar Rp1.000 dalam waktu kurang dari dua bulan.
Tekanan terhadap rupiah datang dari berbagai sisi. Dari luar negeri, ketegangan geopolitik di Timur Tengah mendorong investor mencari aset aman. Dari dalam negeri, arus keluar dana asing dari pasar saham dan isu kebijakan pemerintah turut memperberat situasi.
Pelemahan rupiah bukan sekadar soal angka di layar monitor. Bagi masyarakat Indonesia, dampaknya langsung terasa. Harga bahan bangunan impor mulai naik, biaya renovasi rumah membengkak, dan daya beli masyarakat tergerus. Simak juga bagaimana pelemahan rupiah mengancam harga rumah dan bahan bangunan.
Perang Teluk Picu Pelarian Investor ke Dolar AS
Faktor pertama yang menekan rupiah berasal dari kondisi global. Ketegangan di kawasan Teluk memanas setelah serangan Iran ke Kuwait dan respons militer AS di dekat Selat Hormuz. Konflik ini mengerek harga minyak dan menekan selera risiko investor global.
Indonesia sebagai negara importir minyak menjadi salah satu yang paling terdampak. Kenaikan harga minyak meningkatkan kekhawatiran terhadap inflasi dan defisit transaksi berjalan. Investor global cenderung mengurangi eksposur ke aset berisiko di negara berkembang, termasuk Indonesia.
Rebalancing MSCI Picu Outflow Besar-Besaran
Tekanan kedua datang dari pasar saham. Pada Mei 2026, MSCI melakukan rebalancing besar-besaran terhadap saham-saham Indonesia. Sebanyak 19 saham Indonesia dikeluarkan dari indeks MSCI, termasuk enam saham dari MSCI Global Standard Index dan 13 saham dari MSCI Global Small Cap Index.
Ketika suatu saham dikeluarkan dari indeks, fund yang mengikuti indeks tersebut harus melakukan penyesuaian portofolio. Hal ini memicu tekanan jual dan mendorong arus keluar dana asing. Saat investor asing melepas saham Tanah Air, kebutuhan konversi dari rupiah ke dolar AS meningkat.
Isu Rating S&P dan Revisi Outlook Fitch
Sentimen ketiga yang ikut menekan rupiah adalah isu peringkat kredit Indonesia. Pada awal Juni, pasar mencermati pertemuan antara pemerintah dan S&P Global Ratings. Muncul rumor bahwa S&P diperkirakan akan menurunkan peringkat kredit Indonesia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung membantah rumor tersebut. Ia menyebut kabar itu masih berupa spekulasi. Namun, isu rating tetap menjadi perhatian karena lembaga pemeringkat lain sudah lebih dulu memberikan sinyal negatif. Fitch merevisi outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif pada Maret 2026, diikuti oleh Moody’s yang juga mengubah outlook menjadi negatif.
Dalam kondisi rupiah sedang tertekan, isu rating menjadi sangat sensitif. Peringkat kredit berkaitan erat dengan persepsi risiko, biaya utang, dan minat investor asing terhadap aset Indonesia. Baca juga analisis BI mengenai utang luar negeri sebagai biang kerok pelemahan rupiah.
Kondisi Fiskal Pemerintah Jadi Sorotan
Pasar turut mencermati arah kebijakan fiskal pemerintah. Realisasi defisit APBN 2025 mencapai 2,92% terhadap PDB atau sekitar Rp695 triliun. Angka ini sudah sangat dekat dengan batas maksimal defisit APBN yang diatur dalam undang-undang, yakni 3% terhadap PDB.
Kekhawatiran berlanjut memasuki 2026. Pada Maret 2026, defisit APBN mencapai 0,93% terhadap PDB atau sekitar Rp240,1 triliun. Meski tekanan fiskal mereda pada April menjadi 0,64% terhadap PDB, pasar tetap mencermati arah fiskal ke depan. Belanja negara yang tetap tinggi sementara penerimaan negara dinilai belum cukup kuat menjadi perhatian serius.
Kebijakan Ekspor Satu Pintu Tambah Kekhawatiran
Kebijakan baru terkait ekspor komoditas melalui satu pintu juga menjadi perhatian. Pemerintah mulai melakukan transisi menuju sistem ekspor komoditas terpusat melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Tahap awal mencakup batu bara, CPO, dan ferroalloy.
Secara tujuan, kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan penerimaan negara dan menekan praktik under-invoicing. Namun, dalam jangka pendek, pasar justru menyoroti aspek kepastian aturan. Sejumlah asosiasi usaha meminta petunjuk teknis yang lebih jelas terkait kontrak jangka panjang, mekanisme pembayaran, hingga perjanjian dagang yang sudah berjalan.
Surplus Neraca Dagang Menipis Drastis
Tekanan kelima datang dari kinerja neraca perdagangan Indonesia. BPS mencatat ekspor Indonesia pada April 2026 sebesar US$25,30 miliar, sementara impor mencapai US$25,21 miliar. Neraca perdagangan hanya mencatat surplus sekitar US$89 juta.
Angka ini jauh lebih tipis dibandingkan Maret 2026 yang mencatat surplus US$3,32 miliar. Surplus perdagangan yang besar dapat membantu menopang rupiah karena eksportir membawa masuk devisa. Ketika surplus menipis, bantalan tersebut ikut berkurang.
The Fed Berubah Lebih Hawkish
Tekanan ketujuh datang dari perubahan ekspektasi terhadap arah kebijakan The Federal Reserve. Pada akhir 2025, The Fed memangkas suku bunga tiga kali beruntun. Namun, arah tersebut berubah memasuki 2026 setelah perang di Timur Tengah membuat harga minyak naik dan kembali memunculkan kekhawatiran inflasi.
Presiden The Fed Dallas Lorie Logan menyebut kenaikan suku bunga masih mungkin diperlukan jika inflasi tetap sulit turun. Lorie menyoroti bahwa inflasi masih bertahan di kisaran pertengahan 2% dan belum kembali ke target 2%. Kenaikan harga minyak akibat konflik Iran ikut menambah tekanan harga.
Kombinasi ketujuh faktor ini menciptakan tekanan berlapis terhadap rupiah. Bagi masyarakat yang berencana membeli atau merenovasi rumah, situasi ini menuntut kewaspadaan ekstra. Dampak dolar yang meroket ke sektor perumahan sudah mulai terasa, dari naiknya harga bahan bangunan hingga potensi kenaikan harga rumah baru.
Masyarakat perlu memantau perkembangan situasi secara berkala dan mempertimbangkan waktu yang tepat untuk transaksi properti. Di tengah volatilitas pasar, perencanaan matang menjadi kunci untuk melindungi daya beli.
