Jakarta — Impian memiliki rumah sendiri nyaris lenyap dari daftar prioritas generasi milenial Indonesia. Bukan karena enggan, melainkan karena selisih antara gaji dan harga properti terus melebar. Situasi ini diperparah oleh bunga KPR yang bergerak fluktuatif mengikuti kebijakan Bank Indonesia.
Survei Home Affordability Survey 2025 yang dirilis Bankrate mencatat satu dari enam calon pembeli rumah di Amerika Serikat gagal menemukan hunian sesuai kemampuan finansial selama periode 2020–2025. Mereka akhirnya mengurungkan niat membeli rumah. Indonesia menghadapi tekanan serupa, meski belum ada survei resmi serupa di tingkat nasional.
Indonesia Peringkat Enam Termahal di Dunia
Laporan terbaru The Economist menempatkan Indonesia di peringkat keenam negara dengan hunian paling tidak terjangkau di dunia. Filipina, Sri Lanka, Thailand, India, dan Korea Selatan menempati posisi di atas Indonesia. Data ini memperkuat kekhawatiran bahwa aksesibilitas perumahan bagi kelas pekerja semakin menyempit. Rincian lengkap soal peringkat ini bisa disimak dalam artikel Indonesia Masuk 6 Besar Negara dengan Harga Rumah Paling Tak Terjangkau.
Abel Anita (33 tahun), warga Jakarta, mengaku masih menyimpan harapan memiliki rumah. Namun kondisi ekonomi saat ini memaksa banyak orang menunda pembelian dan tetap mengontrak sambil mengumpulkan tabungan.
“Kalau untuk menyerah mungkin enggak ya. Cuma melihat kondisi ekonomi sekarang yang makin ke sini makin parah, jadi kebanyakan orang memilih kontrak dulu sambil nabung atau investasi,” ujarnya.
Abel menilai pendapatan sekitar Rp8 juta hingga Rp10 juta per bulan menjadi batas minimal untuk mulai memikirkan pembelian rumah. Besarnya kebutuhan hidup sehari-hari membuat upaya mengumpulkan uang muka tetap menjadi tantangan berat.
Bunga Floating Jadi Momok bagi Pemilik KPR
Abel juga menyoroti beban kredit pemilikan rumah yang kerap memberatkan masyarakat, terutama ketika bunga kredit berubah mengikuti kondisi pasar.
“Rumah di Jakarta masih mahal walaupun KPR. Sekitar Rp500 juta, tapi bunganya floating yang naik setiap tahun. Itu yang bikin kebanyakan orang jual rumah karena enggak kuat cicilannya,” kata dia.
Situasi senada disampaikan Ghina Nanda (32 tahun) asal Depok. Menurutnya, program rumah subsidi dari pemerintah kerap menghadapi persoalan lokasi yang jauh dari pusat kegiatan ekonomi.
“Rumah subsidi pro rakyat sekarang sudah jauh. Masa saya cari rumah subsidi sudah ke arah sana, menuju Bandung. Kalau tempat tinggal jauh dari tempat kerja, ongkos bertambah, capek juga karena tua di jalan, harus ada kerja lebih dari satu pendapatan biar tercukupi cicil rumah,” kata ia yang bekerja di Jakarta.
Ghina mencontohkan harga rumah di kawasan Depok yang terus meningkat. Rumah yang berada di dalam gang kini banyak ditawarkan dengan harga mendekati Rp1 miliar.
UMR Belum Cukup untuk Mengejar Harga Rumah
Doni (33 tahun) asal Jakarta Utara menilai memiliki rumah tetap menjadi cita-cita hampir semua orang. Namun harga rumah yang terus meningkat tidak sejalan dengan kemampuan finansial sebagian besar pekerja.
“Impian banget semua orang, apalagi rumah di Jakarta,” kata Doni.
Menurutnya, besaran upah minimum yang diterima banyak pekerja saat ini masih sulit digunakan untuk mengejar harga properti yang terus melambung.
“Susah karena kondisi UMR saat ini minim. UMR itu diperuntukkan untuk yang bujang, bukan untuk yang sudah berkeluarga,” ujarnya.
Bagi banyak milenial Indonesia, masalahnya bukan lagi soal keinginan memiliki rumah. Tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana mengejar harga properti yang terus melambung di tengah biaya hidup yang semakin tinggi. Fenomena ini sejalan dengan tren yang dibahas dalam artikel Milenial Indonesia Terancam Ucapkan Selamat Tinggal Rumah Impian. Semakin banyak generasi muda yang memilih mengontrak, tinggal bersama keluarga lebih lama, atau mencari hunian di wilayah yang semakin jauh dari pusat kota demi mendapatkan harga yang lebih terjangkau.
Situasi ini menuntut kebijakan baru yang lebih konkret dari pemerintah. Tanpa intervensi serius terhadap keterjangkauan hunian, generasi milenial bisa kehilangan akses terhadap properti untuk selamanya. Solusi jangka panjang harus dimulai dari penyesuaian upah minimum, perluasan akses KPR berbunga rendah, dan pengembangan hunian subsidi di kawasan strategis yang dekat dengan pusat aktivitas ekonomi. Pemerintah sebelumnya telah menggulirkan KPR Tenor 40 Tahun dengan cicilan subsidi sebagai salah satu opsi pembiayaan bagi MBR.
