Jakarta — Lebih dari lima juta aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia hingga hari ini belum memiliki rumah sendiri. Angka yang mencengangkan ini menjadi alasan utama Korpri menggandeng BTN meluncurkan program KPR khusus dengan tenor hingga 30 tahun.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sekaligus Ketua Umum Korpri, Zudan Arif Fakrulloh, resmi mengumumkan program “Perumahan ASN” pada Jumat (29/5/2026). Program ini menyasar seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK, yang selama ini terkendala akses pembiayaan hunian layak.
78% ASN Masih Mengontrak atau Numpang
Data yang diungkap Zudan memperlihatkan situasi yang cukup memprihatinkan. Dari total 6,7 juta ASN di seluruh Indonesia, hanya 22 persen atau sekitar 1,47 juta orang yang sudah memiliki hunian sendiri. Artinya, 78 persen sisanya — atau 5,23 juta ASN — masih harus mengontrak, menumpang, atau tinggal di rumah orang tua.
“ASN harus tenang memiliki hunian agar dapat bekerja secara optimal dan fokus melayani masyarakat. Karena itu KORPRI hadir untuk menjembatani kebutuhan ASN melalui program yang konkret dan berkelanjutan,” ujar Zudan dalam siaran persnya.
KPR 30 Tahun, Cicilan Lebih Ringan
Kolaborasi antara Korpri dan BTN ini bukan sekadar janji kosong. BTN berkomitmen menyiapkan skema pembiayaan khusus berupa perumahan non-subsidi dengan tenor KPR mencapai 30 tahun. Tenor panjang ini dirancang agar cicilan bulanan ASN lebih ringan dan terjangkau dari gaji mereka. Pemerintah bahkan tengah menggodok kemungkinan KPR 40 tahun untuk segmen tertentu.
Direktur Utama BTN, Nixon L. P. Napitupulu, menegaskan bahwa ASN merupakan segmen strategis dalam pembiayaan perumahan nasional. “Kami ingin memberikan kepastian hunian bagi ASN melalui kebijakan pembiayaan yang lebih fleksibel dan terjangkau,” kata Nixon.
Target 3 Juta Rumah untuk ASN
Program ini bukan berdiri sendiri. Korpri dan BTN merancangnya agar sejalan dengan target pemerintah membangun 3 juta rumah bagi ASN. Skema pembiayaan yang disiapkan mencakup berbagai zona harga, mulai dari kawasan pinggir kota hingga area suburban yang sedang berkembang.
Zudan menekankan bahwa kesejahteraan ASN tidak hanya berdampak pada kualitas hidup pegawai individu. Hunian yang layak turut memengaruhi integritas dan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Ketika ASN tidak dibebani biaya sewa rumah yang mencekik, fokus mereka bisa teralihkan sepenuhnya kepada tugas negara.
Kebijakan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah serius menangani backlog perumahan nasional. Pasalnya, aturan baru soal agen properti bersertifikat mulai Oktober 2026 juga baru saja ditetapkan untuk menertibkan pasar perumahan tanah air. Dengan lebih dari lima juta ASN yang belum punya rumah, pasar properti Indonesia memiliki potensi pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
