Jakarta — Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia diprediksi belum mencapai titik akhir. Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia merilis riset terbaru yang menunjukkan potensi 15 ribu hingga lebih dari 20 ribu pekerja kehilangan pekerjaan pada semester kedua tahun ini.
Riset berjudul “Badai PHK (Belum) Berlalu” yang ditulis oleh Yusuf Rendy Manilet, Azhar Syahida, Dwi Setyorini, dan Lailatun Nikmah mengungkap bahwa sektor manufaktur menjadi yang paling rentan terdampak. Prediksi ini muncul di tengah tekanan ekonomi yang terus berlangsung, termasuk pelemahan rupiah yang terus berlanjut terhadap dolar AS.
Sektor Manufaktur Paling Terpukul
CORE memperkirakan sektor manufaktur akan menanggung beban PHK terbesar, dengan jumlah mencapai 8.700 hingga 12.100 pekerja. Sementara itu, sektor jasa diprediksi kehilangan 3.300 hingga 4.500 pekerja, dan sektor pertanian terancam mengurangi 3.300 hingga 3.600 tenaga kerja.
“Akan ada potensi tambahan PHK sebanyak 15,3 sampai 20,3 ribu pekerja,” tulis CORE dalam laporan risetnya yang dirilis Jumat (29/5).
Konflik Selat Hormuz dan Pelemahan Rupiah Jadi Pemicu Utama
Dua faktor utama mendorong prediksi gelombang PHK ini: konflik berkepanjangan di Selat Hormuz dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. CORE memperkirakan hambatan di Selat Hormuz masih akan berlangsung dalam dua hingga tiga bulan ke depan, yang berpotensi memicu kelangkaan bahan baku industri.
“Dengan asumsi hambatan di Selat Hormuz masih akan terjadi dalam 2-3 bulan ke depan, perusahaan akan menghadapi kelangkaan bahan baku dan nilai tukar terus merosot melebihi Rp17.400,” tulis CORE.
Situasi ini juga berpotensi mempengaruhi stabilitas pasar modal. Meskipun IHSG sempat mengalami penguatan, tekanan dari kondisi makro ekonomi tetap menjadi tantangan bagi investor.
Sector Informal Terus Membengkak
Pelemahan rupiah berdampak langsung terhadap harga bahan baku di sektor manufaktur. Bagi industri yang mengalami kenaikan harga input produksi di atas 1,5 persen, risiko pemangkasan output mencapai 0,1 persen. Dalam skenario terburuk, perusahaan yang menghadapi kenaikan harga input akibat depresiasi nilai tukar sebesar 1,5 persen ke atas berpotensi menghadapi pemangkasan output hingga 0,15 persen.
Dampak PHK ini diperkirakan akan menambah jumlah angkatan kerja yang menganggur dan mendorong lebih banyak pekerja masuk ke sektor informal. Data Februari 2026 menunjukkan tenaga kerja di sektor informal sudah mencapai 87,74 juta jiwa, atau sekitar 59,42 persen dari total tenaga kerja aktif di Indonesia.
Situasi ini memperkuat kekhawatiran bahwa pemulihan ekonomi pasca pandemi belum sepenuhnya dirasakan oleh lapisan pekerja bawah. Ketidakpastian geopolitik global dan tekanan nilai tukar menjadi kombinasi yang sulit dihadapi oleh industri manufaktur dalam negeri. Sementara itu, pemerintah melalui paket stimulus ekonomi Rp7,8 triliun berupaya menahan laju perlambatan ekonomi di tengah gejolak global.
