Jakarta — Bank Tabungan Negara (BTN) resmi mencatat penyaluran KPR subsidi sebanyak 6 juta unit rumah untuk masyarakat kategori desil 3 atau kelompok rentan miskin. Capaian ini menjadi penanda betapa besarnya kebutuhan hunian terjangkau bagi jutaan keluarga Indonesia berpenghasilan rendah.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, memastikan angka tersebut mencakup seluruh penyaluran sejak program KPR subsidi pertama kali digulirkan. “Kalau desil 3 KPR subsidi di BTN ada 6 juta rumah dari awal program,” ujar Nixon dalam keterangannya, Minggu (24/5/2026).
Desil 3: Kelompok yang Paling Butuh Akses Pembiayaan
Desil 3 merujuk pada 21-30 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah secara nasional. Dalam struktur program bantuan pemerintah, kelompok ini masuk kategori rentan miskin dan menjadi target utama subsidi perumahan. Perbandingan dengan data anjloknya penjualan rumah di Indonesia menunjukkan betapa kritisnya kondisi akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Nixon menjelaskan, ada dua jalur utama yang BTN tempuh untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pertama, melalui program KPR subsidi bagi yang masih mampu mengakses kredit perbankan. Kedua, lewat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat di desil 1 dan 2 yang belum mampu mengajukan pinjaman bank.
“KPR tentu dibantu pemerintah. Pemerintah buat program KPR subsidi yang dibatasi maksimal income. Maksudnya ini memang menyasar masyarakat penghasilan rendah karena banyak unbanked. Kalau ada 10 desil, maka bisa dibilang yang paling sulit tinggal desil 1-2 sedangkan desil 3-8 diintervensi KPR,” jelasnya.
BSPS Sasar 400 Ribu Rumah Tangga di 2026
Tahun ini, program BSPS menyasar sekitar 400 ribu rumah tangga di seluruh Indonesia. Pemerintah menyalurkan bantuan senilai Rp 20-25 juta per rumah tangga untuk merangsang pembangunan rumah secara swadaya.
“Yang desil 1-2 ini pemerintah mengeluarkan BSPS bantuan stimulan pembangunan swadaya jadi pemerintah kasih 20-25 juta tahun ini ada 400 ribu per rumah tangga,” ungkap Nixon.
Pemerintah Kaji Tenor KPR 40 Tahun
Langkah strategis lain yang sedang dikaji pemerintah adalah perpanjangan tenor KPR hingga 40 tahun. Skema ini diharapkan bisa membuka akses lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sebelumnya terkendali kemampuan cicilan bulanan. Sebelumnya, BTN telah meluncurkan KPR tenor 30 tahun bagi 5,23 juta ASN yang belum memiliki rumah.
“Hari ini pemerintah mengkaji KPR sampai 40 tahun, mudah-mudahan desil 1-2 bisa dapat. Ini cara penetrasi MBR,” sebut Nixon.
Digitalisasi Percepat Jangkauan Masyarakat Unbanked
Selain pembiayaan konvensional, BTN mengandalkan digitalisasi untuk menjangkau masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan. Nixon menilai penetrasi telepon seluler di Indonesia jauh lebih tinggi dibanding kepemilikan rekening bank, sehingga menjadi peluang besar.
Ia mencontohkan, selama lebih dari 70 tahun BTN menyalurkan sekitar 6 juta KPR. Namun dalam waktu kurang dari tiga tahun, pengguna mobile banking BTN sudah mencapai sekitar 5 juta akun. Capaian ini sejalan dengan tren digitalisasi perbankan yang juga dibahas dalam liputan BRI terkait fakta KPR 40 tahun.
“Kita buat digitalisasi untuk perbankan. Penetrasi HP lebih banyak dibanding penetrasi account. BTN usia 70 lebih KPR 6 jutaan, mobile tidak sampai 3 tahun sudah 5 juta mobile banking account. Menurut saya jumlah KPR di-takeover user mobile. Penetration rate sekarang lebih mudah karena mobile bisa buka dari rumah. Itu cara kami akses unbanked,” tambahnya.
