Jakarta — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut hangat program bedah rumah dan pembangunan perumahan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini dinilai sebagai langkah berskala besar yang belum pernah ada sebelumnya.
Tito melakukan peninjauan langsung ke lokasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pada Jumat, 29 Mei 2026. Kedatangan mereka bertujuan memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang perumahan berjalan optimal dan tepat sasaran.
Alokasi Bantuan Melonjak Drastis di Sulawesi Tenggara
Angka program bedah rumah di Sulawesi Tenggara menunjukkan lonjakan signifikan. Pada 2025, bantuan hanya menyasar 1.129 unit rumah. Tahun ini, jumlahnya melonjak menjadi 8.973 unit rumah. Capaian ini sejalan dengan program serupa yang telah diluncurkan di berbagai daerah, termasuk bantuan renovasi gratis untuk ribuan rumah di Sultra. Setiap penerima mendapat bantuan peningkatan kualitas rumah senilai Rp20 juta.
Khusus Kota Kendari, pemerintah menargetkan rehabilitasi 548 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan sekitar Rp1 juta per bulan. Target ini menjadi bagian dari upaya besar pemerintah mengurangi backlog perumahan nasional yang masih menjadi masalah serius.
“Baru Kali Ini Program yang Betul-Betul Besar”
Tito menegaskan bahwa selama menjabat sebagai Mendagri, ini pertama kalinya ia menjumpai program perumahan berskala masif. Ia menyebut program ini sebagai bukti nyata kehadiran negara bagi rakyat yang membutuhkan.
“Sepertinya selama saya jadi Mendagri, baru kali ini ada program yang betul-betul besar untuk membantu rakyat yang rumahnya tidak layak, termasuk juga membangun perumahan.”
Menurut Tito, pemerintah harus hadir langsung untuk memahami kebutuhan masyarakat secara nyata. Ia menekankan pentingnya mengubah cara berpikir agar masyarakat yang mengharapkan bantuan pemerintah benar-benar menemukan tangan yang menolong.
Harapan untuk Penurunan Backlog Perumahan
Tito juga menyampaikan apresiasi terhadap sikap Presiden Prabowo yang didukung Menteri PKP Maruarar Sirait dalam meninjau langsung kawasan permukiman masyarakat kurang mampu. Langkah ini semakin strategis mengingat pemerintah telah memperpanjang bebas PPN pembelian rumah hingga 2027. Ia berharap program ini terus berlanjut dan diperluas di tahun-tahun mendatang.
“Kita doakan saja tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya program ini berlanjut dan bertambah terus supaya masalah yang ada, yang kita sebut dengan backlog, masalah yang ada baik orang yang tidak punya rumah maupun tidak layak huni ini makin lama makin berkurang.”
Program bedah rumah ini menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo untuk menekan angka backlog perumahan nasional. Dengan target 400 ribu unit rumah yang akan direnovasi pada 2026, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian bagi jutaan keluarga Indonesia yang belum memiliki rumah layak huni. Upaya ini semakin mendesak mengingat data menunjukkan lebih dari 5 juta ASN belum memiliki rumah, salah satu indikator besarnya backlog hunian di Tanah Air.
