Jakarta — Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 pada 22 April lalu. Aturan baru ini memperpanjang masa berlaku pajak final UMKM sebesar 0,5 persen hingga akhir Tahun Pajak 2026. Siapa yang diuntungkan dan apa syaratnya?
PP 20/2026 menjadi perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Kebijakan ini secara khusus ditujukan bagi wajib pajak orang pribadi yang masa pemanfaatan tarif final sebelumnya telah berakhir pada 2024 maupun 2025.
Kemudahan Administrasi Jadi Alasan Utama
Pemerintah menjelaskan alasan di balik perpanjangan ini cukup mendasar. Masih banyak pelaku usaha kecil dan mikro yang menghadapi keterbatasan dalam menyusun pembukuan usaha secara lengkap. Keterbatasan itu mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, hingga waktu untuk pencatatan keuangan.
Oleh sebab itu, skema PPh Final berdasarkan omzet atau peredaran bruto tetap dipertahankan. Instrumen sederhana ini bertujuan membantu pelaku usaha tetap berada dalam sektor formal tanpa harus berurusan dengan kompleksitas perhitungan pajak yang rumit. Kondisi ini menjadi krusial di tengah pelemahan rupiah yang terus tergerus terhadap dolar AS.
Aturan Lebih Ketat untuk Perseroan Perorangan
Di balik kemudahan yang ditawarkan, PP 20/2026 juga mengencangkan sejumlah ketentuan. Pemerintah mengecualikan perseroan perorangan yang didirikan individu dengan keahlian khusus dan menjalankan jasa sejenis pekerjaan bebas pemiliknya.
Artinya, pelaku profesi bebas seperti notaris, konsultan, atau akuntan yang mendirikan perseroan perorangan tidak otomatis menikmati tarif final 0,5 persen. Jenis usaha yang berkaitan langsung dengan keahlian pribadi pemiliknya gugur dari fasilitas ini.
Batas Omzet Kini Dihitung Gabungan
Perubahan signifikan lainnya terkait penghitungan batas omzet Rp4,8 miliar. Sebelumnya, batas omzet dapat dilihat secara terpisah bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu perseroan perorangan. Kini, pemerintah mewajibkan seluruh peredaran bruto dihitung secara gabungan.
Jika total omzet gabungan melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, fasilitas PPh Final 0,5 persen gugur untuk tahun-tahun berikutnya. Langkah ini dinilai sebagai upaya pencegahan praktik pemecahan usaha demi tetap menikmati tarif pajak rendah.
Biaya Suap Dilarang Jadi Pengurang Pajak
PP 20/2026 juga memuat ketentuan baru terkait biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pemerintah menegaskan pengeluaran yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan suap tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal.
Aturan ini penting untuk memperkuat tata kelola perpajakan nasional sekaligus mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Langkah ini sejalan dengan kebijakan fiskal lainnya termasuk aturan gaji ke-13 bagi ASN yang baru diterbitkan. Biaya yang berkaitan dengan praktik korupsi dianggap bukan biaya untuk mendapatkan, menagih, maupun memelihara penghasilan.
Keseimbangan antara Kemudahan dan Pengawasan
Terbitnya PP 20/2026 menjadi perhatian besar bagi jutaan pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Di satu sisi, tambahan waktu penggunaan tarif pajak final yang lebih ringan memberikan kelegaan. Di sisi lain, pemerintah mulai memperketat pengawasan terhadap wajib pajak yang berpotensi menyalahgunakan fasilitas tersebut.
Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara kemudahan administrasi perpajakan bagi UMKM dan penguatan kepatuhan pajak nasional. Bagi pelaku usaha kecil, momen ini menjadi waktu tepat untuk memanfaatkan fasilitas sebelum aturan semakin ketat di masa mendatang. Pemerintah juga terus mengawasi fluktuasi harga komoditas seperti TBS sawit yang berdampak langsung pada pendapatan petani kecil.
