Sunday, 31 May 2026

Syarat Tinggal di Rusun Meikarta Subsidi: Siapa Saja Boleh Ambil Unit?

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjelaskan proses pembangunan rusun subsidi di Meikarta Cikarang Bekasi

Jakarta — Pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terus bergerak meski baru menyelesaikan tahap pondasi dasar. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan proses akad dan serah terima kunci tetap on schedule pada September mendatang.

“Kapan masyarakat sudah bisa melakukan akad atau pembelian? Rencananya masih tetap on schedule di September 2026,” ujar Ara di lokasi proyek, Selasa (26/5/2026).

Progres Konstruksi Meikarta Terus Berjalan

Saat ini, sebanyak 1.836 tiang pondasi dari total 8.600 unit sudah terbangun. Ara menargetkan pemasangan tiang pancang atau dimulainya konstruksi vertikal akan dimulai Juni 2026. Sementara target selesainya seluruh pembangunan tetap di Agustus 2028.

“Target selesai pembangunan masih sesuai rencana, yakni Agustus 2028,” terangnya.

141.000 Unit Rusun di Atas Lahan 30 Hektare

Proyek raksasa ini bakal menempati lahan seluas 30 hektare yang terbagi dalam tiga lokasi berbeda. Total unit yang dipersiapkan mencapai 141.000 unit atau setara 54 menara. Angka itu sudah dilaporkan Ara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Update terkini soal progres konstruksi Rusun Meikarta menunjukkan proyek ini terus bergerak meski tantangan biaya melonjak.

“Total dipersiapkan, saya baru laporan langsung sama Presiden, totalnya 141.000 unit. Ini tentu secara bertahap,” tuturnya.

Siapa Saja yang Boleh Ambil Unit Rusun Meikarta?

Persyaratan untuk mengambil unit rusun Meikarta mengacu pada ketentuan rusun subsidi pada umumnya, termasuk skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP. Berikut syarat yang harus dipenuhi calon pembeli:

Calon pembeli harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dengan KTP aktif. Belum memiliki rumah atau properti sendiri menjadi syarat mutlak. Selain itu, pemohon belum pernah menerima subsidi pemerintah melalui KPR atau program perumahan lainnya.

Bagi karyawan, masa kerja minimal satu tahun menjadi ketentuan. Wiraswasta wajib membuktikan usaha yang sudah berjalan setidaknya dua tahun. Penghasilan maksimal yang diperbolehkan adalah Rp 14 juta per bulan untuk pasangan yang sudah menikah. Perlu dicatat, pelemahan rupiah berdampak pada biaya konstruksi rumah subsidi yang meningkat signifikan.

Harga Belum Dipastikan, Tunggu Konstruksi Vertikal

Satu hal yang masih menjadi tanda tanya adalah harga unit. Ara mengungkapkan penetapan harga baru bisa dipastikan setelah pembangunan vertikal dimulai pada Juni mendatang. Calon pembeli diimbau bersabar menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.

Proyek rusun subsidi Meikarta menjadi salah satu program perumahan terbesar pemerintah saat ini. Dengan jumlah unit yang masif, hunian vertikal ini diharapkan mampu menyerang backlog perumahan nasional yang masih menyentuh angka belasan juta keluarga. Sementara itu, kenaikan BI Rate ke 5,25% menjadi tantangan tersendiri bagi calon pembeli yang mengambil skema KPR FLPP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *