Jakarta — Gelombang tekanan biaya konstruksi memaksa para pengembang perumahan subsidi bersuara lantang. Mereka mengusulkan kenaikan harga jual minimal 10% agar bisnis tetap bisa bertahan di tengah gejolak rupiah yang tak kunjung mereda.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengonfirmasi lonjakan biaya bangunan telah mencapai level kritis. Data internal menunjukkan struktur biaya konstruksi naik rata-rata 20%, dengan material alam seperti pasir dan batu melonjak hingga 50%.
Material Alam Jadi Penyebab Utama Lonjakan Biaya
Teangan Ahli Kementerian PKP, Harry Endang Kawidjaja, membeberkan akar masalah di balik pembengkakan biaya. Kebijakan moratorium penambangan di beberapa daerah menjadi pemicu utama kelangkaan material alam.
“Sudah banyak yang teriak naik, karena peningkatannya itu sekitar 20% di bangunan saja. Yang paling tinggi sih di material alam ya, sampai 50%. Pasir, batu, secara rata-rata sih naik di bangunan tuh 20%,” ujar Endang saat ditemui di sela-sela diskusi Inovasi Pembiayaan Perumahan Bagi Pekerja Informal.
Selain material alam, besi baja juga merangkak naik secara signifikan. Penyesuaian upah pekerja turut menambah beban pengembang imbas kenaikan harga bensin yang berkelanjutan.
Dampak ke Struktur Biaya Rumah Subsidi
Komponen bangunan berkontribusi sekitar 50% dari total struktur biaya rumah subsidi. Artinya, kenaikan biaya konstruksi 20% secara otomatis mengerek total biaya pengembangan sebesar 10%.
Endang menegaskan angka 10% merupakan batas minimal yang realistis untuk menjaga profit margin pengembang. Tanpa penyesuaian ini, risiko pengalihan proyek ke segmen komersial semakin nyata.
“Minimal 10% lah untuk menjaga profit marginnya. Kalau dibiarkan profitnya terlalu tipis, nanti banyak pengembang yang beralih ke komersial dan itu akan mengurangi realisasi target,” tegasnya.
Risiko Kualitas Bangunan Terancam
Ancaman lain yang mengintai adalah penurunan kualitas bangunan. Pengembang terpaksa melakukan efisiensi dengan mengecilkan ukuran unit atau mengurangi mutu material sebagai jalan keluar.
“[Solusi selain naik harga] Nanti arahnya yang satu ngecilin unit, size, ukuran. Bahkan menurunkan kualitas kemungkinan itu juga terjadi,” papar Endang.
Situasi ini menciptakan dilema tersendiri bagi pemerintah. Di satu sisi, harga rumah subsidi harus tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di sisi lain, pengembang tidak bisa terus menanggung beban biaya yang terus membengkak.
Prospek Realisasi Target 3 Juta Rumah
Tanpa kejelasan kebijakan harga, realisasi program 3 juta rumah berisiko melambat. Pengembang yang beralih ke segmen komersial akan mengurangi suplai hunian terjangkau di pasar.
Fluktuasi rupiah yang berkepanjangan menjadi tantangan struktural yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Perlu solusi komprehensif yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menjaga keseimbangan antara keterjangkauan dan kelangsungan bisnis properti subsidi.
