Jakarta — Pemerintah Indonesia resmi menggeber program bedah rumah massal di Tanah Papua. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengumumkan renovasi 21.000 rumah tak layak huni di enam provinsi Papua mulai 27 April 2026 mendatang.
“Saya umumkan juga nanti tanggal 27 April kita akan memulai program bedah rumah se-Papua,” ujar Menteri Ara —sapaan akrab Maruarar— dalam konferensi pers di Wisma Danantara Jakarta, Jumat (17/4/2026).
42 Kabupaten Ikut Gencarkan Renovasi Hunian
Rencana ini mencakup 42 kabupaten di enam provinsi Papua. Setiap kabupaten mendapat jatah minimal 500 unit rumah untuk direnovasi dari kondisi tidak layak huni menjadi hunian yang layak dan aman bagi penghuninya. Seperti yang juga ditegaskan dalam kebijakan Menteri Ara soal material renovasi rumah, kualitas bahan bangunan menjadi perhatian utama dalam setiap proyek perbaikan hunian.
“Jadi ada 21 ribu rumah minimal yang kita renovasi, itu namanya bedah rumah, potensi nambah ada, ini kita lakukan sesuatu yang masif di Papua,” ungkap Ara.
Langkah ini sejalan dengan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar rumah-rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia segera diperbaiki secara masif. Ara juga melaporkan rencana tersebut kepada Ketua Satgas Hashim Djojohadikusumo yang dijadwalkan hadir di Sorong pada 27 April mendatang.
KUR Perumahan Jadi Penopang Ekonomi Warga
Selain renovasi fisik, pemerintah juga menggulirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Kerja sama antara Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Sarana Multigriya Finansial (SMF) ini bertujuan memberdayakan ekonomi warga di kawasan yang sedang direnovasi. Program ini menjadi kelanjutan dari keberhasilan bedah rumah di Kendari yang melonjak 8 kali lipat.
“Program kita cukup banyak untuk bisa bukan hanya membangun dan merenovasi rumah tetapi juga kawasannya dibuat tidak kumuh, kemudian manusianya diberdayakan secara ekonomi,” jelas Ara.
Dampak Luas bagi Kesejahteraan Masyarakat Papua
Program bedah rumah ini menjadi bagian dari komitmen besar pemerintah dalam mewujudkan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di daerah terpencil. Papua selama ini menghadapi tantangan serius terkait ketersediaan hunian layak huni bagi warganya.
Dengan alokasi 21.000 unit rumah, program ini berpotensi meningkatkan kualitas hidup puluhan ribu keluarga Papua. Akses terhadap rumah layak huni menjadi fondasi penting untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan produktivitas masyarakat di ujung timur Indonesia. Bagi pemilik rumah yang mulai merasakan tanda-tanda kerusakan, penting untuk mengenali 6 tanda rumah harus segera direnovasi sebelum biaya membengkak.
