Jakarta — Badan Syariah Nasional (BSN) menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Asosiasi Pengembang Perumahan Syariah Indonesia (APSI) untuk mempercepat pembiayaan hunian berbasis prinsip syariah di Tanah Air. Kerja sama strategis ini menyasar target ambisius: menumbuhkan kredit pemilikan rumah (KPR) syariah hingga 20% sepanjang 2026.
Kolaborasi kedua lembaga ini bukan sekadar seremonial. BSN menyiapkan skema pembiayaan komprehensif yang mencakup KPR subsidi maupun non-subsidi, serta produk-produk pembiayaan rumah yang sebelumnya sulit diakses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Skema ini sejalan dengan tren bahwa mayoritas warga Indonesia membeli rumah melalui KPR.
Target 73.700 Unit Rumah Subsidi Syariah
Dalam kerja sama ini, BSN menargetkan penyaluran 73.700 unit rumah subsidi melalui skema pembiayaan syariah pada tahun berjalan. Angka ini merupakan bagian dari program besar pemerintah untuk membangun 3 juta rumah per tahun yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Sinergi antara perbankan syariah dengan pengembang merupakan kunci percepatan pemenuhan backlog perumahan nasional,” ujar perwakilan BSN dalam keterangan resmi yang diterima sejumlah media, Kamis (29/5/2026).
Sebagai gambaran, hingga April 2026 BSN telah menyalurkan 16.523 unit KPR subsidi kepada masyarakat. Capaian ini menempatkan BSN sebagai pemain utama di segmen pembiayaan perumahan syariah, bersama BTN yang juga menguasai pangsa pasar signifikan. Kabar baiknya, ASN dan PPPK kini juga bisa mengakses KPR dengan tenor panjang seperti yang dibahas dalam program KPR tenor 30 tahun untuk abdi negara.
Dua Raksasa Kuasai 72% Pasar KPR Subsidi
Data terbaru memperlihatkan betapa dominannya dua bank pelat merah ini di segmen KPR subsidi. BTN dan BSN secara kombinasi menguasai 72% pangsa pasar kredit perumahan bersubsidi hingga Maret 2026. Dominasi ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran sentral dalam menyediakan akses pembiayaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
BTN mencatat penyaluran mencapai 6 juta unit KPR sejak berdiri, sementara BSN terus memperluas jaringan pembiayaan syariah ke berbagai daerah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyambut baik langkah ini dan mendorong agar kedua bank terus berinovasi dalam melayani kebutuhan perumahan rakyat.
Skema Baru: KUR Perumahan dan Proyek Residensial Syariah
Selain KPR konvensional berbasis syariah, BSN juga menyiapkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp500 miliar. Program ini memungkinkan pengembang kecil dan menengah untuk membangun perumahan subsidi dengan pembiayaan yang lebih terjangkau. Langkah ini penting mengingat masih adanya masalah developer nakal yang memanipulasi data KPR dan merugikan konsumen.
Asosiasi Pengembang Perumahan Syariah Indonesia sendiri menargetkan alokasi hingga 1 juta unit hunian syariah di Indonesia. Target ini menjadi bagian dari upaya bersama mewujudkan hunian yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga sesuai prinsip keuangan syariah yang melarang sistem bunga.
Dengan kolaborasi BSN-APSI yang kian solid, pasar properti syariah diprediksi memasuki fase pertumbuhan yang lebih agresif di sisa tahun 2026. Tantangan utama tetap pada percepatan perizinan, ketersediaan lahan, dan literasi masyarakat tentang keunggulan pembiayaan berbasis prinsip syariah.
