Jakarta — Harga-harga kebutuhan pokok terus merangkak naik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia menyentuh 3,08 persen secara tahunan pada Mei 2026. Angka ini jauh melampaui asumsi APBN yang hanya menargetkan 2,5 persen, dan mengancam daya beli masyarakat — termasuk mereka yang bercita-cita memiliki rumah sendiri.
Harga Pangan Jadi Biang Keladi
Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini menjelaskan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau menyumbang inflasi terbesar bulan lalu sebesar 0,39 persen dengan andil 0,12 persen.
“Komoditas dominan dorong inflasi pada kelompok ini adalah cabai merah andil 0,08 persen, minyak goreng dan bawang merah dengan andil masing-masing 0,04 persen, serta tomat andil 0,03 persen dan juga beras andil 0,02 persen,” kata Pudji dalam konferensi pers, Selasa (2/6/2026).
Selain pangan, bahan bakar rumah tangga turut andil 0,03 persen. Bensin dan tarif angkutan udara masing-masing menyumbang 0,02 persen. Sementara itu, daging ayam ras dan emas perhiasan justru mencatat deflasi masing-masing 0,06 persen.
Inflasi Inti Tetap Tinggi, Bank Indonesia Semakin Was-was
Yang mengkhawatirkan, inflasi inti — yang mengecualikan harga pangan dan energi bergerak — tercatat 0,22 persen. Komponen ini menjadi andil inflasi terbesar yakni 0,14 persen. Minyak goreng, ponsel, laptop, hingga biaya servis menjadi komoditas pendorong utama.
Kondisi ini memperkuat kekhawatiran pasar bahwa Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga acuan di level tinggi. Dampak kenaikan BI Rate 5,25% terhadap cicilan KPR sudah mulai terasa, dan berpotensi bertahan lebih lama dari ekspektasi mengingat inflasi masih berada di atas target.
Dampak Langsung ke Sektor Properti dan KPR
Bagi calon pembeli rumah, inflasi yang melampaui target bukan sekadar soal harga beras atau cabai yang mahal. Dampaknya merambat ke berbagai sektor yang langsung mempengaruhi biaya memiliki hunian.
Pertama, kenaikan harga material bangunan menjadi sulit dihindari. Ketika biaya bahan bakar dan transportasi naik, ongkos pengiriman semen, besi, dan bahan finishing otomatis ikut terkerek. Tiga tantangan besar program rumah subsidi 2026 termasuk harga material yang meroket menjadi bukti nyata tekanan ini. Developer pun terpaksa menyesuaikan harga jual rumah baru.
Kedua, suku bunga KPR berpotensi tetap tinggi. Bank sentral tidak akan terburu-buru memangkas BI Rate selama inflasi belum sepenuhnya terkendali. Nasabah yang sedang menikmati masa bunga fix harus bersiap menghadapi masa floating rate yang lebih mahal dari prediksi semula.
Ketiga, daya beli masyarakat tergerus. Ketika pengeluaran untuk kebutuhan pokok membengkak, alokasi dana untuk cicilan rumah menjadi semakin sempit. Terutama bagi keluarga kelas menengah yang hidupnya sangat bergantung pada stabilitas harga pangan. Pelemahan rupiah terhadap harga material bangunan semakin memperparah kondisi ini.
Strategi Calon Pembeli di Tengah Inflasi Tinggi
Para calon pembeli rumah tidak perlu panik berlebihan, namun harus cerdas menyiasati situasi. Beberapa langkah yang bisa ditempuh antara lain memanfaatkan program subsidi pemerintah seperti FLPP yang masih memberikan bunga rendah untuk rumah bersubsidi.
Selain itu, memilih hunian di kawasan suburban dengan harga lebih terjangkau bisa menjadi alternatif cerdas. Beberapa pengembang besar seperti BTN dan BRI juga menawarkan promo bunga KPR spesial yang bisa dimanfaatkan sebelum harga benar-benar terkerek lebih jauh.
Yang tak kalah penting, memastikan dana darurat tetap aman sebelum mengambil komitmen KPR jangka panjang. Di tengah ketidakpastian inflasi, memiliki cadangan keuangan minimal 6 bulan biaya hidup menjadi keharusan, bukan lagi pilihan.
Inflasi 3,08 persen di Mei 2026 menjadi pengingat tajam bahwa stabilitas harga bukan sekadar urusan ekonomi makro. Bagi jutaan masyarakat Indonesia yang masih berjuang memiliki rumah impian, setiap kenaikan harga kebutuhan pokok adalah pukulan telak terhadap mimpi hunian mereka.
