Jakarta — Janji besar Prabowo Subianto untuk membangun 1 juta unit rumah terjangkau pada tahun 2026 mengundang sorotan luas dari berbagai pihak. Target ambisius ini disampaikan langsung dalam agenda May Day di kawasan Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2026.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh berhenti pada angka 350.000 unit yang saat ini menjadi kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). “Tahun ini sudah sampai 350.000 rumah, tapi sasaran kita adalah minimal 1 juta rumah,” ujar Prabowo.
Fokus Kawasan Dekat Zona Industri
Yang menarik, Prabowo tidak sekadar menyampaikan target tanpa arah strategis. Ia menegaskan bahwa pembangunan sejuta rumah akan difokuskan pada klaster yang berdekatan dengan zona industri dan pusat aktivitas ekonomi utama. Kebijakan ini bertujuan memperpendek jarak antara tempat tinggal dan lokasi kerja sehingga pekerja tidak terbebani biaya transportasi berlebihan.
“Rumah-rumah ini akan dibangun sesuai saran saudara [para pekerja], akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan-kawasan industri,” tambah Prabowo.
Maruarar Sirait Optimistis dengan 10 Kota Baru
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyambut optimistis target tersebut. Ia mengungkapkan rencana pengembangan 10 kota baru sebagai bagian dari strategi percepatan. Dalam sebulan ke depan, tim Kementerian PKP bersama beberapa kementerian lain akan melakukan survei ke berbagai lokasi prioritas.
Beberapa kawasan yang menjadi target survei utama mencakup Bekasi, Tangerang, kawasan industri Batang di Jawa Tengah, Surabaya, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Palembang, Lampung, hingga Kalimantan Baru.
“Jadi kita juga sebulan ini kita minta bekerja keras untuk melakukan survei-survei untuk arahan Bapak Presiden mempersiapkan kota-kota baru,” tutur Ara.
Pemanfaatan Lahan Negara yang Menganggur
Selain membangun kota baru, pemerintah juga mengincar lahan-lahan menganggur milik negara, termasuk aset BUMN yang ada di Jakarta. Lahan-lahan tersebut rencananya akan dikembangkan menjadi hunian vertikal untuk MBR guna mengatasi keterbatasan lahan perkotaan yang semakin menipis.
Tantangan Pembiayaan Masih Menjadi Hambatan
Zulfi Syarif Koto, Ketua Umum The Hud Institute, menilai target 1 juta rumah merupakan sesuatu yang realistis asalkan didukung strategi pembiayaan yang tepat. Ia menyarankan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan APBN, melainkan juga menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan provinsi.
“Realistis 1 juta rumah, mungkin yang pertama digenjot itu pelaksanaan renovasi melalui program BSPS 400.000 unit dan FLPP 350.000 unit,” jelas Zulfi. Untuk gambaran lebih lengkap mengenai skema subsidi terbaru, simak juga ulasan tentang KPR subsidi tenor 40 tahun yang bisa menurunkan cicilan hingga Rp773 ribu per bulan.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP REI Bambang Ekajaya menilai target 1 juta rumah merupakan kombinasi dari program FLPP, skema rumah rakyat melalui rusun subsidi, serta program renovasi atau bedah rumah melalui BSPS. Ia juga menyentuh soal bagaimana penjualan rumah anjlok di Jawa mendorong REI bekerja sama dengan pemerintah untuk perpanjang tenor KPR 40 tahun.
Bambang juga menyoroti janji Prabowo mengenai KPR subsidi tenor panjang hingga 40 tahun. Kebijakan ini secara khusus membidik sektor informal dan buruh dengan penghasilan tidak tetap agar tetap bisa memiliki rumah. “Tujuannya baik, agar angsuran bisa terjangkau sepadan dengan uang sewa rumah,” pungkas Bambang.
Dengan target yang tergolong besar dan tenggat waktu yang terbatas, pemerintah dituntut untuk segera mengeksekusi langkah konkret agar janji 1 juta rumah terjangkau bukan sekadar retorika politik, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia. Di sisi lain, digitalisasi juga menjadi kunci seperti yang telah diterapkan BTN dalam menyalurkan 6 juta rumah subsidi melalui pendekatan digital untuk menjangkau masyarakat unbanked.
