Jakarta — Ancaman inflasi di Indonesia makin nyata terasa. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Mei 2026 menyentuh 3,08% year on year, naik tajam dari 2,42% bulan sebelumnya. Lonjakan ini bukan sekadar soal angka semata — para ekonom memperingatkan bahwa tekanan dari luar negeri dan faktor domestik berpotensi membuat harga-harga terus merangkak naik.
Faisal Rachman, Head of Macroeconomics & Market Research Permata Bank, mengungkapkan bahwa ketegangan geopolitik di Timur Tengah menjadi salah satu pemicu utama. Perang yang belum mereda berpotensi melemahkan stabilitas Rupiah dan meningkatkan risiko inflasi impor secara signifikan.
Harga Impor Meroket, Biaya Produksi Terhimpit
Data BPS memperkuat kekhawatiran tersebut. Indeks Harga Impor (IHM) umum mengalami kenaikan sebesar 9,97% dari kuartal I-2025 ke kuartal I-2026. Untuk kelompok nonmigas, kenaikan bahkan lebih tajam: 12,61%. Artinya, hampir seluruh komoditas yang diimpor oleh Indonesia kini harganya jauh lebih mahal dibanding setahun lalu.
Lima golongan barang impor yang mencatat inflasi tertinggi sangat beragam, mulai dari logam mulia dan emas perhiasan yang melonjak 80,72%, garam naik 56,10%, instrumen optik dan medis meningkat 29,73%, perabotan serta lampu naik 28,25%, hingga daging hewan yang harganya meroket 27,45%.
Faisal menegaskan bahwa inflasi sisi penawaran saat ini telah melampaui inflasi sisi permintaan. Kondisi ini menunjukkan risiko penerusan biaya dari produsen ke konsumen makin besar, terutama karena biaya input — terutama dari impor — terus meningkat tanpa tanda-tanda mereda.
El Niño “Godzilla” dan Program MBG Jadi Biang Kerawanan
Selain tekanan dari luar negeri, Faisal juga menyoroti dua faktor domestik yang berpotensi memperparah situasi. Pertama, potensi munculnya El Niño “Godzilla” yang perlu dipantau secara cermat karena dapat mengganggu produksi pertanian, menaikkan harga pangan, dan memberikan tekanan lebih lanjut pada inflasi.
Kedua, Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang berjalan diperkirakan akan memperkuat permintaan pangan. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan produksi pangan dan ketahanan rantai pasokan, program ini justru bisa memicu inflasi yang bergejolak.
Kebijakan fiskal ekspansif pemerintah juga berpotensi menambah tekanan. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan jumlah uang beredar (M2), yang secara teori bisa memicu kenaikan harga barang dan jasa secara luas.
Dampak ke Sektor Perumahan dan Properti
Bagi sektor properti, inflasi yang terus meningkat membawa implikasi serius. Harga bahan bangunan yang umumnya bergantung pada komoditas impor berpotensi terus naik. Biaya konstruksi yang membengkak akan mempersempit margin pengembang sekaligus menekan daya beli masyarakat yang sudah terbatas.
Sementara itu, harga minyak global yang lebih tinggi dapat meningkatkan beban subsidi energi pemerintah, yang berpotensi menekan keseimbangan fiskal. Dampaknya, harga bahan bakar minyak dan tarif listrik bisa ikut naik — dua komponen biaya yang sangat vital dalam proses pembangunan rumah.
Faisal mengakui bahwa tekanan inflasi ini mungkin sebagian diimbangi oleh kesenjangan output negatif Indonesia, yang menunjukkan permintaan agregat yang relatif lemah. Namun, bagi masyarakat yang berencana membeli atau membangun rumah, situasi ini menuntut kalkulasi yang lebih matang dan antisipasi terhadap potensi kenaikan biaya di masa mendatang.
