Jakarta — Memiliki rumah sendiri bukan sekadar impian bagi kaum berpenghasilan rendah (MBR). Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu, membongkar strategi agar masyarakat yang selama ini dianggap “unbankable” bisa membeli hunian sendiri melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.
Dalam acara Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Center, Bantul, DIY, Nixon menjelaskan bahwa KPR subsidi memiliki pendekatan berbeda dari KPR komersial. Sementara KPR komersial mewajibkan batas minimum penghasilan, KPR subsidi justru menetapkan batas maksimal pendapatan. Kebijakan ini sengaja dirancang agar subsidi tepat sasaran.
Desil 3 sampai 8 Sudah Bisa Diintervensi
Nixon menegaskan bahwa target utama KPR subsidi adalah MBR di kelompok desil 3 hingga desil 8. “Desil 3 sampai desil 8 itu sudah bisa diintervensi pakai KPR subsidi,” kata Nixon.
Artinya, masyarakat dengan penghasilan di atas Rp2,6 juta per bulan hingga batas tertentu sudah memenuhi syarat untuk mengajukan KPR subsidi. Dengan suku bunga yang lebih rendah dan tenor yang fleksibel, cicilan rumah menjadi jauh lebih ringan dibandingkan KPR komersial biasa.
Desil 1 dan 2 Dapat Bantuan Rp25 Juta lewat BSPS
Nixon mengakui bahwa masyarakat di desil 1 dan desil 2, yakni kelompok dengan penghasilan paling rendah di bawah Rp2,6 juta per bulan, masih sulit mengakses skema KPR. Untuk kelompok ini, pemerintah menyiapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Desil 1, desil 2, atau penghasilan di bawah Rp2,6 juta per bulan ini pemerintah mengeluarkan apa yang namanya BSPS. Jadi pemerintah ngasih Rp20 juta sampai Rp25 juta per rumah tangga,” ujar Nixon.
Bantuan tersebut bisa digunakan untuk pembangunan rumah baru atau perbaikan hunian yang sudah ada. Dengan demikian, seluruh lapisan MBR memiliki jalur masing-masing untuk memiliki tempat tinggal yang layak.
Tenor 40 Tahun Sedang Dikaji untuk Perluas Akses
Sebagai langkah lanjutan, Nixon membeberkan bahwa pemerintah saat ini sedang mengkaji opsi tenor KPR subsidi hingga 40 tahun. Tujuannya agar cicilan bulanan semakin ringan dan bisa menjangkau lebih banyak MBR, termasuk mereka di desil 2 yang selama ini belum terjangkau.
“Hari ini pemerintah juga lagi mengkaji kalau KPR-nya sampai 40 tahun supaya lebih murah lagi angsurannya, mudah-mudahan desil 2 bisa dapat,” pungkas Nixon.
Strategi bertingkat ini menunjukkan bahwa pemerintah dan perbankan nasional serius mengejar backlog perumahan di Indonesia. Dengan pendekatan berbasis desil penghasilan, setiap warga negara berkesempatan memiliki atap sendiri, terlepas dari besaran penghasilannya.
