Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan peningkatan dramatis program bedah rumah nasional. Tahun ini, target renovasi rumah kumuh melonjak hampir sembilan kali lipat dari tahun sebelumnya. Langkah ini sejalan dengan visi besar Prabowo untuk menyediakan 1 juta rumah terjangkau bagi masyarakat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap detail program tersebut seusai rapat terbatas di Istana Negara. Presiden memerintahkan agar seluruh kabupaten dan kota di Indonesia mendapatkan alokasi program bedah rumah.
Target 400.000 Unit, Semua Daerah Kebagian
“Tahun lalu itu 45.000 rumah, tahun ini 400.000 rumah. Tahun lalu ada 220 kabupaten kota, yang tidak dapat sekitar 220. Tahun ini semua kabupaten kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah dari Presiden Prabowo,” kata Maruarar.
Peningkatan angka tersebut tergolong masif. Dari 45.000 unit pada 2025, program ini kini menargetkan 400.000 rumah tidak layak huni untuk direnovasi secara serentak di seluruh Tanah Air. Program ini sebelumnya sudah dimulai di beberapa daerah, termasuk renovasi massal di Papua yang menargetkan 21.000 unit.
Lahan BUMN Jadi Solusi Hunian Vertikal
Selain renovasi rumah kumuh, pemerintah juga menyiapkan skema penyediaan hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Konsepnya memanfaatkan lahan milik BUMN, terutama PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Maruarar menceritakan proses survei yang sudah berjalan bersama Direktur Utama KAI dan Kepala Badan Pengaturan Kepemilikan Aset Negara (BPKAN). Kawasan Tanah Abang menjadi salah satu lokasi yang sudah disisir.
“Dalam dua hari ini kami sudah menyisir secara bertahap bersama Dirut Kereta Api dan juga kepala Badan Pengaturan BUMN kemarin di Jakarta, di kawasan Tanah Abang, jadi bagaimana lahan negara ini bisa dikelola untuk perumahan rakyat,” jelas Ara.
Bandung dan Kota Lain Menyusul
Tak berhenti di Jakarta, tim Kementerian PKP juga menemukan lahan potensial di Bandung milik PT KAI. Pembangunan hunian vertikal di kota tersebut direncanakan mulai akhir April ini. Kualitas material juga menjadi perhatian serius, mengingat Menteri Ara sebelumnya melarang penggunaan seng dan asbes di proyek renovasi rumah.
“Akhir bulan ini kami akan mulai bersama dengan Dirut Kereta Api ya, direncanakan mulai mempersiapkan untuk pembangunan di kota Bandung,” ujar Maruarar.
Langkah strategis ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius mengatasi backlog perumahan nasional. Dengan menggabungkan renovasi rumah kumuh dan pembangunan hunian vertikal di lahan BUMN, Prabowo ingin memastikan setiap warga memiliki akses ke hunian yang layak dan manusiawi.
