Jakarta — Sebanyak 5,23 juta aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia belum memiliki rumah sendiri. Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama Korpri dan Bank Tabungan Negara (BTN) kini meluncurkan program khusus untuk menjawab masalah ini.
Kepala BKN sekaligus Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrullohresmi resmi mengusung program “Perumahan ASN” yang dirancang untuk menyediakan hunian terjangkau bagi para abdi negara. Program ini menjadi langkah strategis Korpri dalam menjawab kebutuhan dasar ASN yang selama ini belum terpenuhi.
78% ASN Masih Numpang atau Kontrak
Data dari BKN menunjukkan angka yang mengkhawatir. Dari total sekitar 6,7 juta ASN di seluruh Indonesia, baru 22% yang berhasil memiliki rumah sendiri atau setara 1,47 juta orang. Artinya, 78% sisanya masih belum memiliki hunian tetap. Kondisi ini memperparah backlog perumahan nasional yang sudah mencapai angka fantastis.
Zudan menegaskan bahwa kesejahteraan ASN tidak hanya berdampak pada kualitas hidup pegawai, tetapi juga berpengaruh terhadap integritas dan kualitas pelayanan publik.
“ASN harus tenang memiliki hunian agar dapat bekerja secara optimal dan fokus melayani masyarakat. Karena itu KORPRI hadir untuk menjembatani kebutuhan ASN melalui program yang konkret dan berkelanjutan,” ujar Zudan melalui siaran pers yang dikeluarkan Jumat (29/5/2026).
KPR Tenor 30 Tahun untuk ASN
BTN bersama Korpri menyiapkan skema pembiayaan khusus yang belum pernah ada sebelumnya. Program ini mencakup penyediaan dan pembiayaan perumahan non-subsidi dengan tenor KPR hingga 30 tahun. Durasi cicilan yang lebih panjang ini diharapkan mampu meringankan beban finansial para ASN. Skema ini melengkapi program KPR subsidi tenor 40 tahun yang saat ini sedang digodok pemerintah.
Direktur Utama BTN, Nixon L. P. Napitupulu, menyatakan bahwa ASN merupakan segmen strategis dalam sektor pembiayaan perumahan nasional. BTN berkomitmen untuk memberikan kepastian hunian bagi ASN melalui kebijakan pembiayaan yang lebih fleksibel dan terjangkau.
“Kami ingin memberikan kepastian hunian bagi ASN melalui kebijakan pembiayaan yang lebih fleksibel dan terjangkau,” ujar Nixon.
Target 3 Juta Rumah bagi ASN
Program Perumahan ASN ini tidak berdiri sendiri. Program ini dirancang untuk mendukung target pembangunan 3 juta rumah bagi ASN yang menjadi bagian dari ambisi besar pemerintah dalam menyelesaikan backlog perumahan nasional. Langkah ini sejalan dengan kebijakan OJK yang melonggarkan aturan SLIK agar masyarakat berpenghasilan rendah lebih mudah mengakses KPR.
Zudan menilai bahwa memiliki hunian layak bukan sekadar soal kenyamanan pribadi. ASN yang kondisi huniannya aman dan stabil cenderung lebih produktif dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Kondisi ini pada gilirannya akan meningkatkan kualitas birokrasi di tingkat pusat hingga daerah.
Program BTN ini juga menjadi pelengkap dari upaya digitalisasi yang dilakukan BTN melalui kerja sama dengan Pinhome. Bank plat merah tersebut terus berinovasi dalam menggarap KPR digital agar proses pengajuan kredit rumah menjadi lebih mudah dan cepat.
Langkah Korpri dan BTN ini menjadi sinyal positif bagi jutaan ASN yang selama ini hanya bisa bermimpi memiliki rumah. Dengan tenor 30 tahun dan skema pembiayaan yang fleksibel, mimpi memiliki hunian sendiri kini semakin mendekati kenyataan.
