Jakarta — Program perumahan untuk aparatur sipil negara resmi diluncurkan oleh KORPRI bekerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (BTN). Inisiatif ini menjawab fakta mengejutkan: dari 6,7 juta ASN di Indonesia, hanya 22 persen yang sudah memiliki rumah sendiri. Artinya, 5,23 juta abdi negara masih mengontrak atau menumpang di rumah keluarga.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sekaligus Ketua Umum KORPRI, Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan program ini menjadi langkah strategis untuk menjawab kebutuhan dasar ASN. Ia menilai kesejahteraan ASN tidak hanya berdampak pada kualitas hidup pegawai, tetapi juga berpengaruh terhadap integritas dan kualitas pelayanan publik. Situasi ini sejalan dengan upaya pemerintah yang terus memperluas akses KPR bagi masyarakat berpenghasilan terbatas.
KPR Tenor 30 Tahun untuk Segmen Non-Subsidi
“ASN harus tenang memiliki hunian agar dapat bekerja secara optimal dan fokus melayani masyarakat. Karena itu KORPRI hadir untuk menjembatani kebutuhan ASN melalui program yang konkret dan berkelanjutan,” ujar Zudan melalui siaran pers, Jumat (29/5/2026).
Kerja sama ini menawarkan skema pembiayaan khusus, termasuk program penyediaan dan pembiayaan perumahan non-subsidi dengan tenor KPR hingga 30 tahun. Jangka waktu panjang ini dirancang untuk menjadikan cicilan lebih ringan dan terjangkau bagi ASN dengan penghasilan tetap. Langkah ini juga mendukung ambisi besar pemerintah dalam program bedah rumah dan penyediaan hunian nasional.
BTN Siap Salurkan Pembiayaan Fleksibel
Direktur Utama BTN, Nixon L. P. Napitupulu, menegaskan bahwa ASN merupakan segmen strategis dalam sektor pembiayaan perumahan nasional. BTN bersama KORPRI berencana menyiapkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel untuk menjangkau lebih banyak abdi negara.
“Kami ingin memberikan kepastian hunian bagi ASN melalui kebijakan pembiayaan yang lebih fleksibel dan terjangkau,” ujar Nixon.
Program ini juga sejalan dengan target pemerintah dalam pembangunan 3 juta rumah bagi ASN. Dengan jumlah mencapai 5,23 juta orang yang belum memiliki hunian sendiri, segmen ASN menjadi salah satu target utama dalam akselerasi kepemilikan rumah nasional. KORPRI berharap langkah ini dapat menjadi model bagi sektor perumahan lainnya di Tanah Air. Di sisi lain, kebijakan WFH bagi ASN yang diperpanjang juga memberikan dampak positif terhadap efisiensi pengeluaran negara.
