Jakarta — Krisis perumahan global makin nyata terasa di Indonesia. Survei terbaru Bankrate mengungkap satu dari enam calon pembeli rumah di AS menyerah sepenuhnya dalam mengejar mimpi memiliki hunian sendiri selama lima tahun terakhir. Kondisi serupa justru lebih parah dialami generasi milenial, di mana 22% dari mereka memutuskan untuk berhenti bermimpi memiliki rumah.
Angka itu mengerikan, tapi ceritanya belum selesai. Di Indonesia, situasinya bahkan lebih rumit. Rupiah yang terus tertekan hingga mendekati Rp18.000 per dolar AS membuat harga material bangunan melambung, otomatis menekan harga rumah ke tingkat yang makin jauh dari jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah. Situasi ini semakin memperparah kondisi yang sudah diulas dalam analisis dampak dolar terhadap harga rumah.
Harga Rumah Terus Meroket, Gaji Stagnan
Ironi terbesar terletak pada kesenjangan antara kenaikan harga properti dengan pertumbuhan upah. Rumah di kota-kota besar Indonesia terus merangkak naik, sementara gaji rata-rata pekerja konstruksi dan pekerja formal masih tertinggal jauh. Kondisi ini memaksa banyak keluarga muda untuk menunda atau bahkan membatalkan rencana membeli rumah.
Data dari The Economist menempatkan Indonesia di peringkat keenam negara dengan hunian paling tidak terjangkau di dunia. Filipina, Sri Lanka, Thailand, India, dan Korea Selatan berada di atas Indonesia dalam daftar tersebut. Artinya, masyarakat Indonesia menghadapi tantangan yang lebih berat dibanding negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris.
Rupiah Lemah, Material Bangunan Naik Tajam
Pelemahan rupiah terhadap dolar AS bukan sekadar berita ekonomi makro. Dampaknya langsung dirasakan di lapangan. Harga semen, besi, dan bahan bangunan impor naik signifikan. Pengembang perumahan subsidi mengaku terpaksa menahan laju proyek baru karena biaya konstruksi yang membengkak.
Ketua Umum Himperra Ari Tri Priyono menyebut kenaikan harga material di beberapa wilayah sudah mencapai 50 hingga 100 persen. “Batu kali untuk pondasi naik lebih dari 50 persen. Beton ready mix yang sebelumnya Rp800 ribu per meter kubik kini sudah menyentuh Rp1,1 juta,” ujarnya.
Solusi yang Ditawarkan Pemerintah
Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam. Program FLPP dengan kuota 350.000 unit tetap dipertahankan, dan insentif PPN DTP diperpanjang hingga 2027. Skema KPR tenor 40 tahun juga sedang digodok untuk memperkecil cicilan bulanan masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah ini merupakan kelanjutan dari kebijakan yang dijabarkan dalam peringatan BI soal risiko KPR nonsubsidi.
Namun tantangan terbesar justru bukan pada daya beli semata. Backlog perumahan yang mencapai 13,4 juta unit membuat permintaan tetap tinggi. Persoalannya ada di sistem pembiayaan, terutama catatan SLIK OJK yang masih menjadi penghalang utama bagi pekerja informal untuk mengajukan KPR.
Milenial dan Gen Z Makin Pesimistis
Generasi muda Indonesia menghadapi kenyataan pahit. Gaji UMR di kota-kota besar rata-rata masih di bawah Rp5 juta per bulan, sementara harga rumah subsidi saja sudah menyentuh Rp200-300 juta. Dengan cicilan KPR rata-rata Rp1,5 juta per bulan, mimpi memiliki rumah menjadi semakin jauh.
Kondisi ini diperparah oleh tren gaya hidup konsumtif dan maraknya pinjaman online yang berdampak pada catatan kredit. Banyak calon pembeli rumah yang sebenarnya mampu mencicil, namun gagal lolos SLIK karena memiliki tunggakan kecil dari pinjaman digital.
Apa Yang Harus Dilakukan?
Para pakar menyarankan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah perlu mempercepat reformasi SLIK agar tidak ada warga yang terhambat karena catatan kredit kecil. Kedua, pengembang harus mulai mengadopsi teknologi konstruksi yang lebih efisien untuk menekan biaya. Ketiga, masyarakat perlu bijak dalam mengelola keuangan sebelum mengajukan KPR.
Krisis perumahan bukan masalah yang bisa diselesaikan dalam semalam. Tapi setidaknya, dengan kesadaran dan langkah konkret dari semua pihak, mimpi memiliki rumah tidak harus pupus begitu saja bagi generasi muda Indonesia. Seperti yang terlihat dalam program BTN untuk ASN yang belum punya rumah, solusi pembiayaan inovatif bisa menjadi jalan keluar.
