Jakarta — Tidak cuma PNS tetap, pegawai PPPK dan bahkan CPNS kini berhak mengikuti program KPR tenor 30 tahun. Kebanyakan orang mengira fasilitas kredit perumahan hanya milik PNS tetap, padahal kenyataannya pemerintah sudah membuka akses lebih luas.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) menggandeng PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN sebagai mitra pembiayaan perumahan bagi Aparatur Sipil Negara. Program ini menjadi jawaban atas kebutuhan hunian jutaan ASN yang selama ini sulit menembus harga properti.
Hanya 22 Persen ASN yang Punya Rumah Sendiri
Data BKN menunjukkan fakta yang mengejutkan: dari 6,7 juta ASN yang tersebar di seluruh Indonesia, hanya 22 persen yang memiliki rumah sendiri. Artinya, sekitar 5,23 juta ASN masih bergantung pada kontrakan atau kos-kosan untuk tempat tinggal.
Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional sekaligus Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan program perumahan ini akan dimulai dari tiga lokasi strategis. “Program ini akan dimulai di Cisoka, Tangerang; Ciseeng, Bogor; dan Yogyakarta,” ujar Zudan, dikutip Jumat (29/5/2026).
PPPK dan CPNS Juga Bisa Ikut
Yang menarik, Zudan memastikan bahwa program ini bukan hanya untuk PNS tetap. PPPK dan bahkan CPNS yang baru saja diterima pun berhak mengikuti program KPR tenor 30 tahun ini. Keputusan ini mengubah paradigma lama yang menganggap hanya pegawai negeri tetap yang layak mendapatkan fasilitas kredit perumahan.
“Jika teman-teman di daerah punya tanah, program ini bisa difasilitasi bersama BTN, bersama BSI, bersama BPD, untuk kita bangunkan perumahan Korpri,” kata Zudan.
Dua Jalur Pembiayaan: Subsidi dan Non-Subsidi
ASN memiliki dua opsi pembiayaan yang bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jalur pertama adalah pembiayaan nonsubsidi melalui KPR biasa dengan tenor panjang hingga 30 tahun. Jalur kedua adalah pembiayaan subsidi melalui sinergi dengan BP Tapera dan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Melalui skema subsidi, cicilan rumah bisa dimulai dari sekitar Rp1 juta per bulan. Angka ini dianggap realistis untuk ASN muda maupun ASN golongan menengah yang selama ini merasa harga hunian terlalu mahal untuk gaji mereka.
Target Pembangunan 3 Juta Rumah untuk ASN
Program ini merupakan bagian dari target besar pemerintah untuk membangun 3 juta rumah bagi ASN. Langkah ini sejalan dengan program nasional pembangunan perumahan yang terus digenjal sejak awal masa pemerintahan.
Zudan menegaskan bahwa BKN siap menjembatani pemerintah daerah yang ingin ikut serta dalam program ini. Artinya, ASN di luar Jabodetabek pun berpotensi mendapatkan akses yang sama.
Kebijakan ini memberikan angin segar bagi jutaan abdi negara yang selama ini hanya bisa bermimpi memiliki rumah sendiri. Dengan tenor 30 tahun dan cicilan mulai Rp1 juta, impian menempati hunian sendiri kini semakin dekat.
