Jakarta — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait turun langsung ke Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (4/6/2026). Keduanya mengecek kondisi rumah warga penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah.
Rumah Bambu Lapuk Jadi Fokus Peninjauan
Rombongan mendatangi salah satu rumah penerima bantuan di Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan. Rumah itu berdinding anyaman bambu yang sudah lapuk dengan lantai tanah. Fondasinya hanya berupa barisan batu tanpa semen, membuat bangunan tersebut tidak terlalu kokoh berdiri.
Penghuni rumah mengaku sudah menempati hunian itu sejak tahun 1984. Selama lebih empat dekade, rumah tersebut belum pernah tersentuh program bantuan dari pemerintah. Mendagri Tito menyambut baik kabar bahwa rumah itu akan segera dibangun melalui Program BSPS.
15.000 Unit BSPS Dialokasikan untuk Daerah Perbatasan
Dalam peninjauan itu, Mendagri Tito mengungkap data penting soal alokasi BSPS tahun ini. Menteri PKP Maruarar Sirait mengalokasikan 15.000 unit untuk daerah perbatasan yang tersebar di lebih dari 40 kabupaten.
“Jadi [Menteri PKP] Pak Ara sudah mengalokasikan 15.000 untuk daerah perbatasan. Ada 40 lebih kabupaten perbatasan yang selama ini mungkin jarang tersentuh,” ujar Mendagri Tito.
Menurut Tito, program ini bukan sekadar pemerataan pembangunan semata. Pemerintah menargetkan penguatan pertahanan negara di kawasan perbatasan melalui peningkatan rasa cinta Tanah Air masyarakat setempat. Target bedah rumah pemerintah tahun ini memang ambisius, menjangkau berbagai kelompok masyarakat.
Kunjungan ke Perbatasan hingga Sitaro yang Diterjang Banjir
Mendagri Tito juga menceritakan pengalamannya bersama Menteri PKP mengunjungi rumah tidak layak huni di daerah perbatasan. Salah satunya di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) yang baru saja diterjang banjir bandang.
“Kena banjir bandang ratusan rumah rusak. Itu sudah kita datangin dan program itu (BSPS) hampir 600-an rumah di sana, sekarang [pelaksanaan programnya] lagi jalan,” ujarnya.
Selain Mendagri Tito dan Menteri PKP, peninjauan di Bantul juga dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya, serta Kepala BPS Amalya Adininggar Widyasanti. Rombongan juga berdialog secara virtual dengan sejumlah penerima bantuan BSPS di Provinsi DIY sekaligus melakukan peresmian simbolis pelaksanaan program di daerah itu.
Program Bedah Rumah Jadi Prioritas Pemerintah
Program BSPS atau bedah rumah menjadi salah satu skema prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan alokasi 15.000 unit untuk kawasan perbatasan, pemerintah berharap kesenjangan infrastruktur perumahan bisa terus ditekan. Kementerian PKP sendiri sudah menyiapkan renovasi ribuan rumah kumuh di berbagai daerah sepanjang tahun ini.
Kehadiran dua menteri sekaligus di Bantul menunjukkan keseriusan pemerintah mempercepat penyaluran bantuan. Program ini diharapkan bisa menjangkau lebih banyak rumah tidak layak huni, termasuk di daerah-daerah terpencil yang selama ini belum tergarap.
