Jakarta — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah memperingatkan Indonesia menghadapi tsunami urbanisasi yang akan mengubah total lanska pemukiman nasional dalam dua dekade ke depan. Prediksi tajam itu disampaikan saat ia meninjau penataan kawasan bantaran Kali Code di Kota Yogyakarta, Jumat (29/5/2026).
Data statistik yang diutarakannya mengguncang: sekitar 80 persen penduduk Indonesia diperkirakan bakal mendiami kawasan perkotaan pada 2045. Angka itu bukan sekadar proyeksi kuantitatif, melainkan alarm keras bagi tata ruang kota yang selama ini mengandalkan pola pembangunan horizontal. Situasi ini makin mengkhawatirkan mengingat penjualan rumah di RI sudah anjlok 25 persen, dengan rumah tipe kecil jadi segmen paling terpukul.
Rumah Tapak Semakin Tak Layak Dipertahankan
Fahri menegaskan pola pembangunan horizontal atau rumah tapak bakal semakin sulit dipertahankan mengingat ketersediaan lahan yang terus menyusut di kawasan kota. Keterbatasan ruang menjadi momok utama yang memaksa perubahan fundamental cara bermukim masyarakat urban.
“Jangan lupa data statistik kita mengatakan bahwa 2045 nanti jumlah urbanisasi itu 80 persen orang Indonesia tinggal di kota,” kata Fahri.
Ia menambahkan, “Makanya kalau enggak ada inovasi, misalnya kita mulai hidup vertikal, ya, setengah mati itu, ya. Makanya memang masa depan kita memang harus hidup vertikal.”
Rumah Panggung Jadi Inspirasi Konsep Vertikal
Fahri menjelaskan konsep hunian vertikal sebenarnya bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Ia mencontohkan rumah panggung yang sejak dahulu telah menerapkan pemanfaatan ruang secara bertingkat untuk berbagai kebutuhan.
“Sebenarnya itulah konsep dari rumah panggung itu dulu karena rumah panggung tuh sebenarnya rumah vertikal. Sehingga kalau dulu alasannya sederhana, menghindari banjir, menghindari binatang buas, tapi kalau sekarang ya kepentingan kita di kota ini harus hidupnya vertikal karena tanah udah terbatas,” ujarnya.
Konsolidasi Lahan dan Pembatasan Rumah Tapak
Selain mendorong hunian vertikal, Fahri turut menekankan pentingnya konsolidasi lahan di kawasan perkotaan. Langkah tersebut dianggap krusial agar ruang yang semakin terbatas dapat dimanfaatkan secara lebih efisien untuk kebutuhan permukiman dan ruang publik. Kebutuhan hunian terjangkau pun kian mendesak, mengingat masih ada 5,23 juta ASN yang belum memiliki rumah sendiri.
Fahri juga mengungkapkan sejumlah negara mulai membatasi pembangunan rumah tapak demi menjaga ketersediaan lahan produktif. Ia mencontohkan China yang telah melarang pembangunan rumah landed, meski memiliki wilayah yang luas.
“Kalau di China itu yang namanya rumah landed sudah dilarang, padahal tanahnya kan masih besar. Tapi kata mereka rumah landed itu mengambil space untuk produksi pangan. Itu, sehingga manusianya tambah banyak, makanannya tambah sedikit. Itu berbahaya juga ke depan gitu,” tandasnya.
Pernyataan Fahri ini memperkuat tren global di mana kota-kota besar dunia bergerak menuju model pemukiman vertikal untuk mengantisipasi pertumbuhan populasi urban yang tak terbendung. Di Indonesia, developer seperti Astra juga mulai membangun rumah layak huni untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Bagi Indonesia, transisi dari rumah tapak ke hunian vertikal bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan.
