Jakarta — Pemerintah angkat bicara soal maraknya praktik developer nakal yang merusak ekosistem perumahan nasional. Modus manipulasi data calon debitur KPR jadi sorotan utama karena dinilai sudah merugikan konsumen maupun perbankan secara masif.
Tenaga Ahli Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Harry Endang Kawidjaja mengungkapkan, pengembang dan perbankan sebenarnya sudah menerima notifikasi mismatch data secara berkala. Namun penyimpangan dalam jumlah besar tetap terjadi, yang mengindikasikan adanya unsur kesengajaan dari pihak tertentu di lapangan.
Oknum Sales dan Admin KPR Diduga Jadi Pelaku Utama
“Kalau jumlahnya menumpuk, tidak mungkin pengembang tidak tahu. Bisa saja yang bermain sales atau admin KPR,” ujar Harry dalam Diskusi Media Inovasi Pembiayaan Perumahan Bagi Pekerja Informal di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Kasus-kasus developer nakal ini mencuat di berbagai daerah, mulai dari Bali, Palembang, hingga Karawang. Modus yang terungkap beragam, mulai dari manipulasi data penghasilan, penggunaan data tidak sesuai kondisi riil debitur, hingga indikasi permainan oknum sales dan admin KPR dalam proses pengajuan kredit.
Perbankan Milik Sistem Mitigasi Berlapis
Harry menegaskan, perbankan selama ini memiliki mekanisme mitigasi risiko untuk mendeteksi anomali penyaluran kredit. Ketika terdapat indikasi masalah pada kawasan atau proyek tertentu, bank bisa langsung memperketat penyaluran pembiayaan.
“Bank sudah tahu ini, dan mitigasinya adalah mengecilkan keran penyaluran di kawasan bermasalah,” katanya.
Meski demikian, Harry menilai kasus developer nakal tidak seharusnya membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap industri pembiayaan rumah secara keseluruhan. Sebab, sektor perbankan merupakan industri highly regulated yang seluruh aktivitasnya berada dalam pengawasan regulator dengan sistem monitoring berlapis.
“Ini seperti nila setitik merusak susu sebelanga. Karena itu semua ekosistem perumahan harus menjaga industrinya bersama-sama,” ujar Harry.
Pengamat Properti Ingatkan Konsumen Jangan Edit Data
Pengamat properti Marine Novita mengingatkan masyarakat agar tidak tergoda melakukan manipulasi data demi meloloskan pengajuan KPR. Praktik tersebut justru berpotensi merugikan konsumen sendiri.
“Yang bahaya itu edit data. Konsumen jangan melakukan hal-hal seperti itu,” kata Marine.
Seluruh pelaku dalam ekosistem perumahan ditegaskan harus menjaga kepercayaan publik terhadap program pembiayaan rumah yang selama ini membantu masyarakat memiliki hunian dengan cara yang benar dan terjangkau. Langkah sertifikasi broker properti mulai Oktober 2026 menjadi salah satu upaya pengetatan di sektor ini.
“Kalau terus terjadi, konsumen bisa kapok dan industri ikut terdampak. Karena itu asosiasi, pengembang, perbankan, dan seluruh ekosistem harus menjaga bisnis ini bersama-sama,” ujarnya.
Praktik developer nakal ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor properti. Tanpa upaya kolektif menjaga integritas data dan transaksi, kepercayaan publik terhadap program KPR bisa tergerus habis — dan dampaknya akan dirasakan oleh jutaan masyarakat yang masih berjuang memiliki rumah impian. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan di tengah penjualan rumah yang anjlok 25 persen di kuartal I 2026.
