Jakarta — Pelemahan rupiah yang menembus Rp18.000 per dolar AS memberikan tekanan serius bagi sektor konstruksi dan properti nasional. Harga material impor yang melonjak memaksa kontraktor dan pengembang meninjau ulang seluruh rencana proyek, termasuk program perumahan rakyat yang menjadi target utama pemerintah.
Dampaknya sudah terasa di lapangan. Sejumlah kontraktor di Jawa Barat dilaporkan enggan mengikuti lelang proyek infrastruktur karena biaya material yang tak lagi bisa diprediksi. Kepala Dinas PUPR Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan kondisi ini berbeda jauh dari situasi normal.
Harga Material Merangkak Naik, Kontraktor Gigit Jari
Kenaikan harga baja, semen, dan bahan bangunan impor lainnya terjadi seiring melemahnya nilai tukar rupiah. Bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang juga mengalami penyesuaian harga turut menambah beban biaya operasional proyek.
Di Kalimantan Tengah, Dinas PUPR setempat bahkan harus menyesuaikan harga satuan material proyek tahun 2026 menyusul kenaikan harga BBM. Evaluasi menyeluruh terhadap struktur nilai proyek menjadi langkah yang tak terelakkan.
Kondisi serupa juga terjadi di Kalimantan Barat, di mana Dinas PUPR setempat memperingatkan bahwa biaya pembangunan infrastruktur berpotensi membengkak signifikan. Harga bahan bangunan di pasar lokal mengalami kenaikan rata-rata 8-15 persen dalam tiga bulan terakhir.
Sektor Perumahan Hadapi Tantangan Ganda
Bagi sektor perumahan, tekanan datang dari dua sisi sekaligus. Di satu sisi, biaya konstruksi naik akibat melambungnya harga material. Di sisi lain, suku bunga acuan Bank Indonesia yang dinaikkan menjadi 5,25 persen membuat cicilan KPR semakin berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Data OJK menunjukkan penyaluran kredit perumahan masih tumbuh, namun laju pertumbuhannya mulai melambat dibandingkan kuartal sebelumnya. Bank-bank sentra seperti BTN, BRI, dan BCA mulai menyesuaikan strategi penyaluran KPR mereka.
Bank Syariah Indonesia (BSI) mencatat penyaluran pembiayaan KPR mencapai Rp5,31 triliun hingga Mei 2026. Angka ini menunjukkan bahwa meski tantangan melanda, kebutuhan hunian masyarakat tetap menjadi kebutuhan primer yang tak bisa ditunda.
Pengembang Cari Strategi Bertahan
Di tengah kondisi ini, pengembang properti nasional mulai mencari strategi bertahan. Beberapa langkah yang diambil antara lain negosiasi ulang kontrak suplai material, pengalihan ke bahan bangunan lokal, dan penyesuaian harga jual rumah secara bertahap.
Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) menilai bahwa stabilitas harga material menjadi kunci utama menjaga iklim investasi properti tetap kondusif. Tanpa kepastian harga, pengembang akan kesulitan merencanakan proyek jangka panjang.
Pemerintah sendiri melalui Kementerian PUPR berupaya melakukan penyesuaian kontrak proyek agar tidak merugikan kontraktor. Langkah ini diharapkan bisa menjaga kelanjutan program perumahan rakyat meski di tengah gejolak ekonomi global.
Prospek Jangka Panjang Masih Terbuka
Meski tekanan jangka pendek cukup berat, prospek sektor properti Indonesia dalam jangka panjang masih dinilai positif. Fundamental ekonomi nasional yang kuat, ditambah kebutuhan hunian yang terus meningkat dari populasi muda Indonesia, menjadi penopang utama industri ini.
Bank Indonesia memproyeksikan pasar properti nasional akan lebih rasional di sisa tahun 2026. Harga rumah yang sebelumnya melonjak liar diperkirakan mulai menyesuaikan dengan daya beli masyarakat yang sebenarnya.
Bagi masyarakat yang berencana memiliki rumah, kondisi ini bisa menjadi momen strategis. Sementara pengembang menawarkan berbagai promo menarik untuk menggerakkan penjualan, pemerintah terus memperkuat program subsidi perumahan agar tetap terjangkau bagi kalangan MBR.
