Jakarta — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait turun langsung ke Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk memantau pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Kunjungan pada Kamis (4/6) ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam menangani rumah tidak layak huni (RTLH) di seluruh Indonesia. Program ini merupakan bagian dari target besar pemerintah yang mengejar 400.000 unit bedah rumah pada 2026.
Rumah Berdinding Bambu Jadi Fokus Inspeksi
Rombongan menyambangi salah satu rumah penerima bantuan di Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan. Kondisi rumah tersebut memprihatinkan — berdinding anyaman bambu yang telah lapuk, berlantai tanah, dan hanya berdiri di atas susunan batu tanpa semen sebagai fondasi. Rumah ini telah dihuni sejak 1984 dan belum pernah tersentuh bantuan perbaikan.
“Alhamdulillah,” ujar Mendagri Tito saat meninjau langsung rumah penerima bantuan. Penerima juga tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga memenuhi syarat untuk menerima bantuan.
BSPS Targetkan 15.000 Unit untuk Kawasan Perbatasan
Tito menjelaskan, program BSPS tidak hanya difokuskan pada RTLH di perkotaan dan pedesaan, tetapi juga menyasar kawasan perbatasan yang selama ini belum banyak tersentuh pembangunan. Pembangunan rumah layak huni di daerah perbatasan menjadi bagian dari penguatan pertahanan negara. Langkah ini sejalan dengan upaya Menteri Ara yang mengonsultasikan BPKP untuk memperkuat tata kelola program perumahan nasional.
“Jadi Pak Ara sudah mengalokasikan 15.000 untuk daerah perbatasan. Ada 40 lebih kabupaten perbatasan yang selama ini mungkin jarang tersentuh,” kata Tito. Kebijakan ini bertujuan memperkuat rasa cinta Tanah Air masyarakat setempat melalui pemenuhan kebutuhan hunian yang layak.
Sitaro Jadi Prioritas Usai Banjir Bandang
Selain Bantul, Mendagri dan Menteri PKP juga mengunjungi RTLH di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara. Daerah tersebut belum lama ini diterjang banjir bandang yang merusak ratusan rumah. Program BSPS di Sitaro menargetkan hampir 600 unit rumah untuk perbaikan.
“Kena banjir bandang ratusan rumah rusak. Itu sudah kita datangin dan program itu hampir 600-an rumah di sana, sekarang lagi jalan,” ujar Tito.
Peresmian Simbolis BSPS di DIY
Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga berdialog secara virtual dengan penerima bantuan BSPS di seluruh Provinsi DIY. Peresmian simbolis pelaksanaan Program BSPS di DIY turut dilakukan sebagai penanda dimulainya tahap renovasi bagi ratusan rumah tidak layak huni di wilayah tersebut.
Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto dan Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya turut hadir mendampingi peninjauan, menunjukkan dukungan legislatif terhadap program perumahan rakyat ini.
Program bedah rumah menjadi salah satu pilar utama pemerintah dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan alokasi anggaran yang terus meningkat, target 400.000 unit pada 2026 menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi pemerataan pembangunan perumahan di Tanah Air. Upaya ini beriringan dengan program BTN yang telah menyalurkan 6 juta rumah subsidi dan kini menggenjot akses bagi warga tanpa rekening bank.
