Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) angkat bicara soal maraknya praktik developer nakal yang bermain manipulasi data calon debitur KPR. Kasus ini membelah ekosistem perumahan Tanah Air, dari konsumen hingga perbankan merasakan dampaknya secara langsung.
Tenaga Ahli Kementerian PKP, Harry Endang Kawidjaja, memastikan bahwa pengembang dan bank sudah lama mendapat peringatan soal mismatch data dalam sistem peringatan dini. Ketika penyimpangan terjadi dalam jumlah masif, ia menegaskan bahwa hampir mustahil pihak pengembang tidak menyadari adanya kejanggalan.
Sales dan Admin KPR Diduga Jadi aktor Utama
Harry menunjuk oknum sales serta admin KPR sebagai aktor kunci di balik manipulasi ini. Dalam diskusi media di Jakarta, ia memaparkan bahwa para pelaku bermain di area abu-abu, memanfaatkan celah sistem untuk meloloskan debitur yang seharusnya tidak memenuhi syarat.
“Kalau jumlahnya menumpuk, tidak mungkin pengembang tidak tahu. Bisa saja yang bermain sales atau admin KPR,” ujar Harry.
Perbankan Punya Mekanisme Mitigasi, Tapi Tetap Terdampak
Perbankan selama ini sudah mengantongi mekanisme mitigasi risiko untuk mendeteksi anomali penyaluran kredit. Bank dapat langsung memperketat aliran pembiayaan di kawasan atau proyek yang terindikasi bermasalah. Namun kenyataannya, kasus-kasus ini tetap saja terjadi dan mencoreng reputasi industri. Catatan OJK yang memperingatkan NPL properti merangkak naik semakin memperkuat kekhawatiran soal kualitas kredit di sektor ini.
“Bank sudah tahu ini, dan mitigasinya adalah mengecilkan keran penyaluran di kawasan bermasalah,” kata Harry.
Kasus Mencuat di Bali, Palembang, hingga Karawang
Sejumlah kasus dugaan penyimpangan pembiayaan rumah sudah mencuat di berbagai daerah. Modus yang terungkap beragam, mulai dari manipulasi data penghasilan, penggunaan data yang tidak sesuai kondisi riil debitur, hingga indikasi permainan oknum dalam proses pengajuan kredit. Wilayah Bali, Palembang, dan Karawang menjadi titik-titik yang paling banyak disorot.
Dampaknya tidak main-main. Konsumen yang terjebak dalam skema ini berpotensi menghadapi masalah hukum dan finansial jangka panjang. Sementara perbankan harus menanggung beban kualitas kredit yang memburuk di kawasan-kawasan terdampak. Meski demikian, BTN tetap menyalurkan jutaan KPR untuk keluarga MBR dengan tetap menjaga tata kelola yang ketat.
Pengamat Properti Ingatkan Konsumen Jangan Tergoda
Pengamat properti Marine Novita mengingatkan masyarakat agar tidak tergoda melakukan manipulasi data demi meloloskan pengajuan KPR. Praktik ini justru berpotensi merugikan konsumen sendiri.
“Yang bahaya itu edit data. Konsumen jangan melakukan hal-hal seperti itu,” kata Marine.
Ekosistem Perumahan Harus Jaga Kepercayaan Bersama
Harry menegaskan bahwa kasus-kasus developer nakal tidak seharusnya membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap industri pembiayaan rumah secara keseluruhan. Sebab, sektor perbankan merupakan industri highly regulated yang seluruh aktivitasnya berada dalam pengawasan regulator dan memiliki sistem monitoring berlapis.
“Ini seperti nila setitik merusak susu sebelanga. Karena itu semua ekosistem perumahan harus menjaga industrinya bersama-sama,” ujar Harry.
Marine menambahkan, jika praktik ini terus berlanjut, konsumen bisa kapok dan industri ikut terdampak. Asosiasi, pengembang, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan wajib menjaga integritas bisnis ini secara kolektif. Terlebih permintaan KPR subsidi terus melonjak, membuat program pembiayaan rumah tetap bisa membantu masyarakat memiliki hunian dengan cara yang benar dan terjangkau.
