Jakarta — Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mulai memberikan tekanan nyata bagi industri perumahan nasional. Para pengembang mengungkapkan bahwa kenaikan harga bahan bangunan akibat fluktuasi nilai tukar berpotensi menghambat program 3 juta rumah yang dijalankan pemerintah.
Situasi ini menambah daftar tantangan bagi pasar properti yang sebelumnya juga menghadapi masalah perizinan dan lambatnya realisasi proyek. Beberapa pengembang bahkan harus menunda proyek karena biaya konstruksi yang membengkak.
Kondisi serupa juga dialami oleh proyek-proyek berskala besar yang sedang berjalan. Ratusan proyek properti senilai puluhan triliun rupiah terancam mandek akibat berbagai hambatan birokrasi dan kenaikan biaya material. Situasi ini semakin memperburuk kondisi pasar properti yang sudah tertekan sejak awal tahun.
Meskipun demikian, sejumlah pengembang optimistis dengan adanya kebijakan tenor KPR 40 tahun yang bisa membantu masyarakat mendapatkan akses pembiayaan rumah yang lebih terjangkau. Kebijakan ini diharapkan bisa menopang permintaan di tengah tekanan ekonomi global.
Sebelumnya, kenaikan harga material bangunan juga menjadi keluhan utama para pengembang subsidi. Kondisi ini semakin memberatkan beban biaya yang harus ditanggung oleh para pengembang perumahan rakyat.
Pengembang Perumahan Ungkap Dampak Pelemahan Rupiah
Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto memperingatkan bahwa dampak negatif kenaikan dolar AS terhadap sektor perumahan baru akan terasa secara signifikan dalam tiga hingga enam bulan ke depan. Peringatan ini sejalan dengan temuan sebelumnya tentang dampak pelemahan dolar AS yang mulai menghantui pengembang.
“Yang jelas itu dampak negatif atas kondisi kita. Kalau pada batas tertentu, ya 3 sampai 6 bulan kan mungkin mereka masih bisa nahan. Tapi kalau setelah itu bakal menjadi sesuatu yang agak bahaya kan begitu,” kata Joko dikutip Senin (1/6/2026).
Joko menjelaskan, tekanan terbesar dirasakan oleh industri manufaktur padat karya yang memiliki pinjaman dalam dolar AS atau bergantung pada bahan baku dari luar negeri. Industri bahan bangunan menjadi sektor yang paling terpapar fluktuasi nilai tukar.
“Tapi yang jadi problem kan kalau itu termasuk kepada perusahaan manufaktur yang padat karya, yang punya pinjaman dalam dolar AS atau bahan bakunya dari luar negeri. Sehingga itu akan memberikan tekanan,” lanjut Joko.
Perumahan Subsidi Paling Rentan Terdampak
Menurut Joko, sektor perumahan rakyat bersubsidi menjadi yang paling rentan terhadap gejolak nilai tukar. Sementara segmen perumahan mewah dianggap lebih tahan banting karena daya beli konsumennya yang lebih kuat. Kondisi ini diperparah dengan kenaikan biaya bangun rumah subsidi yang merangkak naik 15 persen akibat pelemahan rupiah.
“Kalau komersil bisa berdampak, kalau yang tidak terdampak itu adalah mereka yang di level atas ya, rumah mewah ya. Yang tidak terdampak itu adalah level paling atas, karena mereka punya pilihan, punya daya dukung tinggi. Sedangkan kelas menengah kan tidak punya pilihan,” terangnya.
Kenaikan Harga Bahan Bangunan Sudah Mulai Dirasakan
Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Andriliwan Muhammad atau yang akrab disapa Andre Bangsawan mengakui bahwa sebagian besar kontraktor perumahan dan pengusaha bahan bangunan sudah mulai merasakan dampak kenaikan dolar AS. Kondisi ini mirip dengan apa yang terjadi saat harga material bangunan meroket dan pengembang subsidi meminta FLPP segera direview.
“Oh udah terasa. Sudah terasa kenaikan bahan-bahan bangunan. Tapi itu masih sebagian ya, belum terasa banget lah,” kata Andre.
Andre memperingatkan bahwa jika pemerintah tidak mengantisipasi kenaikan dolar AS dalam tiga bulan ke depan, dampaknya bisa jauh lebih besar terhadap pasokan dan harga rumah.
“Saat ini dampaknya belum signifikan. Karena kenapa? Persediaan bahan-bahan di kami itu masih banyak, apalagi kami akan bangun 1.000 rumah gitu kan. Mungkin ini akan berdampak serius dalam 2-3 bulan akan datang. Kenaikannya bisa lebih tinggi,” jelas Andre.
Tetap Optimis Dukung Program 3 Juta Rumah
Meskipun menghadapi tantangan dari sisi biaya, Andre menegaskan komitmen para pengembang untuk tetap mendukung program pemerintah membangun 3 juta unit rumah. Apalagi kebijakan tenor KPR 40 tahun dinilai bisa menjadi penyeimbang.
“Tapi bagi kami, dengan kenaikan dolar itu tidak akan mempengaruhi semangat kami untuk mendukung program 3 juta rumah. Apalagi dengan adanya tenor 40 tahun. Kami berupaya untuk memenuhi program pemerintah tersebut,” ujarnya.
