Jakarta — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menegaskan bahwa Indonesia harus beralih dari pola hunian horizontal menuju hunian vertikal. Pernyataan ini disampaikan saat ia meninjau penataan kawasan bantaran Kali Code di Kota Yogyakarta, Jumat (29/5/2026).
80 Persen Penduduk RI Akan Tinggal di Kota pada 2045
Fahri mengingatkan bahwa Indonesia menghadapi lonjakan urbanisasi masif dalam dua dekade mendatang. Berdasarkan data statistik, sekitar 80 persen penduduk Indonesia diperkirakan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2045.
“Jangan lupa data statistik kita mengatakan bahwa 2045 nanti jumlah urbanisasi itu 80 persen orang Indonesia tinggal di kota,” kata Fahri.
Angka tersebut menjadi tantangan besar bagi kota-kota di Indonesia, tak terkecuali Yogyakarta yang harus menampung semakin banyak penduduk di tengah keterbatasan lahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri telah mengambil langkah strategis dengan membebaskan PBB-P2 100 persen untuk rumah tapak dan rusun sebagai insentif kepemilikan hunian.
Rumah Tapak Makin Sulit Dipertahankan di Perkotaan
Fahri menilai pola pembangunan horizontal atau rumah tapak akan semakin sulit dipertahankan. Ketersediaan lahan terus berkurang di kawasan kota, mendorong pemerintah daerah menyiapkan inovasi tata ruang dan hunian sejak sekarang.
“Makanya kalau enggak ada inovasi, misalnya kita mulai hidup vertikal, ya, setengah mati itu, ya. Makanya memang masa depan kita memang harus hidup vertikal,” ujar dia.
Fahri menjelaskan konsep hunian vertikal sebenarnya bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Rumah panggung yang sejak dahulu menerapkan pemanfaatan ruang secara bertingkat menjadi contoh nyata penerapan konsep tersebut.
“Sebenarnya itulah konsep dari rumah panggung itu dulu karena rumah panggung tuh sebenarnya rumah vertikal. Sehingga kalau dulu alasannya sederhana, menghindari banjir, menghindari binatang buas, tapi kalau sekarang ya kepentingan kita di kota ini harus hidupnya vertikal karena tanah udah terbatas,” ujarnya.
Inovasi dalam perumahan bukan sekadar soal desain, tetapi juga soal pendekatan baru. Program BTN Housingpreneur yang melahirkan 58 inovator perumahan menunjukkan geliat industri dalam menghadapi tantangan keterbatasan lahan dan perubahan iklim.
Konsolidasi Lahan Jadi Kunci Efisiensi Ruang Kota
Selain mendorong hunian vertikal, Fahri turut mengajak pemerintah daerah melakukan konsolidasi lahan di kawasan perkotaan. Langkah ini dinilai penting agar ruang yang semakin terbatas dapat dimanfaatkan secara lebih efisien untuk kebutuhan permukiman dan ruang publik.
Sejumlah negara bahkan mulai membatasi pembangunan rumah tapak demi menjaga ketersediaan lahan produktif. Kebijakan serupa perlu menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan kota-kota di Indonesia ke depan.
“Kalau di China itu yang namanya rumah landed sudah dilarang, padahal tanahnya kan masih besar. Tapi kata mereka rumah landed itu mengambil space untuk produksi pangan. Itu, sehingga manusianya tambah banyak, makanannya tambah sedikit. Itu berbahaya juga ke depan gitu,” tandas dia.
Dari sisi pengembangan infrastruktur transportasi, sejumlah developer properti raksasa juga sudah bersiap mengembangkan kawasan Transit Oriented Development di sekitar proyek MRT Kembangan-Balaraja. Integrasi hunian vertikal dengan transportasi massal menjadi model pembangunan yang semakin relevan.
Pernyataan Fahri ini menggarisbawahi urgensi transformasi paradigma hunian Indonesia. Dengan lahan yang semakin menyusut dan populasi perkotaan yang terus melonjak, hunian vertikal bukan lagi sekadar alternatif, melainkan keharusan strategis bagi masa depan perumahan nasional.
