Jakarta — Pasar perumahan nasional sedang menghadapi tantangan serius. Penjualan rumah subsidi maupun komersial merosot di berbagai daerah, termasuk BRI yang mendominasi pasar KPR subsidi 2026 dengan penyaluran Rp9,2 triliun. Realisasi FLPP dari anggota Real Estate Indonesia (REI) baru mencapai 24.000 unit atau sekitar 42% dari total nasional 59.458 unit hingga 21 Mei 2026.
Kondisi Pasar Properti Semakin Memprihatinkan
Wakil Ketua Umum DPP REI Nelly Suryani atau yang kerap disapa Maria mengungkapkan kekhawatirannya atas kondisi pasar yang lesu. Jawa Barat yang biasanya kuat kini hanya tumbuh 24%, sementara Jawa Tengah mengalami penurunan yang lebih parah.
“Seluruh daripada realisasi REI menceritakan 37 DPD kami semua dalam kondisi sangat-sangat susah,” kata Maria dalam Diskusi Media Inovasi Pembiayaan Perumahan Bagi Pekerja Informal di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (22/5/2026).
Harapan pada KPR Tenor 40 Tahun
Di tengah lesunya pasar, REI menaruh harapan besar pada rencana pemerintah memperpanjang tenor kredit pemilikan rumah (KPR) hingga 40 tahun. Kebijakan ini disebut bisa membuka akses rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini sulit lolos pembiayaan bank, terutama setelah OJK melonggarkan aturan SLIK untuk MBR.
“Presiden berani men-statement-kan sesuatu yang kita sudah perjuangkan hanya untuk extend 10 tahun saja sulit, beliau satu kali lipat. Jadi 40 tahun masa tenor KPR ini membuka peluang besar,” ujar Maria.
Cicilan Jadi Jauh Lebih Terjangkau
Selama ini penyerapan KPR subsidi FLPP paling besar berasal dari kelompok masyarakat desil 4 sampai 6. Dengan tenor yang lebih panjang, cicilan rumah disebut akan jauh lebih murah sehingga masyarakat bergaji Rp2 jutaan pun bisa menjangkau rumah subsidi.
“Begitu masa tenor diperpanjang menjadi 40 tahun maka angsurannya turun kepada Rp773 ribu sekian. Sehingga bank selalu mensyaratkan sepertiga penghasilan, maka ini bisa menjangkau masyarakat dengan gaji Rp2,3 juta sampai Rp2,5 juta,” jelas Maria.
Tantangan pasar properti ini menjadi perhatian serius bagi seluruh pemangku kepentingan. Diperlukan sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang untuk memulihkan kondisi pasar sekaligus mewujudkan hunian terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
