Jakarta — Seorang ekonom senior memperingatkan bahwa nilai tukar rupiah berpotensi jatuh ke level Rp25.000 per dolar AS pada penghujung 2026. Prediksi ini mengguncang pasar karena mengindikasikan pelemahan lebih dari 38% dari posisi saat ini di Rp18.049 per dolar AS.
Ferry Latuhihin, ekonom yang kerap tampil di program analisis ekonomi televisi, menyampaikan proyeksi ini berdasarkan pola pelemahan yang sudah berlangsung berbulan-bulan. Menurut Ferry, tekanan terhadap rupiah bukan sekadar reaksi terhadap gejolak global, melainkan akar masalahnya ada di dalam negeri sendiri.
Bukan Salah Eksternal, Tapi Kepercayaan Investor Merosot
“Kalau dikatakan bahwa ini semuanya gara-gara external forces itu bisa dilihat angkanya. Terhadap ringgit Malaysia kita melemah, terhadap dolar Singapura kita melemah juga. Pada saat mata uang lain mengkuat terhadap dolar AS, kita tetap melemah,” ujar Ferry dalam program Head to Head CNN Indonesia TV, Rabu (3/6).
Ferry memproyeksikan jalur pelemahan yang terus berlanjut: Rp20.000 pada Juni, melorot ke Rp22.000 pada Juli, dan berakhir di Rp25.000 per dolar AS menjelang Desember 2026. Pemicu utamanya, kata Ferry, adalah ketiadaan langkah mitigasi yang memadai dari sisi moneter maupun fiskal. Pola pelemahan ini mengingatkan pada faktor-faktor yang menyebabkan rupiah jebol ke Rp18.000.
“Saya masih cukup yakin Rp20 ribu di Juni, Rp22 ribu di Juli, dan kemudian dari Juli sampai Desember bisa ke Rp25 ribu. Kenapa? Karena tidak ada mitigasi risiko secara moneter maupun fiskal,” tegasnya.
Dampak Langsung ke Sektor Perumahan dan Konstruksi
Proyeksi pelemahan rupiah hingga Rp25.000 memiliki konsekuensi serius bagi industri perumahan nasional. Biaya material impor seperti besi, semen khusus, dan peralatan konstruksi akan melonjak drastis. Pengembang perumahan subsidi yang selama ini bergantung pada margin tipis akan menghadapi tekanan biaya yang tak terelakkan.
Harga rumah baru, baik subsidi maupun komersial, diprediksi naik signifikan seiring melambungnya biaya bahan baku. Calon pembeli yang sudah kesulitan mengakses KPR di tengah suku bunga tinggi akan semakin terpojok. Cicilan bulanan diperkirakan membengkak seiring kenaikan harga jual properti. Situasi ini memperparah kondisi yang sudah digambarkan dalam analisis dampak dolar AS meroket terhadap sektor perumahan.
Krisis Kepercayaan Jadi Masalah Utama
Ferry menyoroti bahwa krisis kepercayaan investor merupakan jantung masalah. Perubahan outlook Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional dan berbagai kebijakan pemerintah yang menimbulkan ketidakpastian telah menggerus minat modal asing.
“The problem is trust investor. Ketika Anda mengubah kebijakan dengan tujuan yang baik, belum tentu investor percaya,” katanya.
Di sisi lain, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) dinilai Ferry tak akan cukup untuk membalikkan sentimen pasar. Indonesia menghadapi tantangan besar untuk menarik kembali aliran modal asing di tengah meningkatnya risiko ekonomi domestik.
Harga Minyak Dunia Jadi Ancaman Tambahan
Ferry juga mengingatkan kenaikan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah berpotensi memperbesar tekanan terhadap rupiah dan memperburuk kondisi fiskal pemerintah. Harga minyak yang bergerak di kisaran US$110 hingga US$120 per barel akan meningkatkan beban subsidi energi dan memperlebar defisit neraca berjalan.
“Harga minyak ini saya yakin tidak akan turun lagi ke US$60 per barel. Tendensinya sekarang semakin tinggi, bisa di kisaran US$110 sampai US$120 per barel,” pungkasnya.
Pemerintah Klaim Fundamental Ekonomi Masih Kuat
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi tren pelemahan rupiah dengan optimisme. Ia menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kokoh, ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inflasi yang terjaga.
“Kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi. Kemudian, inflasi yang masih terjaga Insyaallah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat,” ujar Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6).
Pras menambahkan bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK terus berkoordinasi secara intens untuk memonitor perkembangan dan mengambil langkah strategis. Namun, janji koordinasi ini belum mampu meredam kekhawatiran pasar yang semakin membesar. Dampak langsungnya bisa terlihat dari melonjaknya biaya konstruksi rumah yang mengancam pengembang subsidi.
