Jakarta — Rupiah menorehkan catatan kelam baru pada perdagangan Rabu (3/6/2026). Mata uang Garuda ditutup di level Rp17.940 per dolar AS, menembus level psikologis Rp17.900 dan semakin mendekati Rp18.000. Ini menjadi level terendah sepanjang sejarah bagi rupiah.
Pelemahan terjadi sejak sesi pembukaan. Rupiah dibuka di Rp17.870 per dolar AS, lalu terus merosot seiring tekanan dari dua arah: sentimen global yang memburuk dan kinerja perdagangan domestik yang merosot tajam.
Ketegangan geopolitik Picu Safe Haven
Dari sisi eksternal, eskalasi konflik di Teluk Persia menjadi pemicu utama. Komando Pusat Militer AS melaporkan Iran meluncurkan rudal balistik ke arah sejumlah negara di kawasan tersebut. Meski seluruh rudal gagal mengenai target, langkah itu cukup untuk mengguncang pasar dan mendorong investor mengalihkan aset ke dolar AS sebagai instrumen lindung nilai.
Indeks dolar AS (DXY) mengukur kekuatan greenback terhadap enam mata uang utama dunia terpantau menguat 0,05% ke posisi 99,271. Penguatan ini mempersempit ruang bagi rupiah dan mata uang negara berkembang lainnya untuk bangkit.
Neraca Perdagangan Ambruk, Defisit Menganga
Di sisi domestik, tekanan justru datang dari data neraca perdagangan yang mengejutkan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca perdagangan April 2026 hanya sekitar US$90 juta. Angka ini merosot drastis dari US$3,32 miliar pada Maret 2026.
Secara kumulatif, surplus neraca perdagangan periode Januari–April 2026 juga anjlok dari US$11,07 miliar menjadi US$5,64 miliar. Penurunan ini memperlemah fundamental rupiah dan memberi alasan tambahan bagi pelaku pasar untuk melepas aset berdenominasi rupiah.
Dampak ke Sektor Perumahan dan Konstruksi
Pengembang perumahan langsung merasakan getaran dari pelemahan rupiah ini. Sebagian besar material bangunan seperti baja, semen khusus, dan komponen elektrik masih bergantung pada impor. Ketika rupiah melemah, biaya procurement melonjak tanpa kompensasi kenaikan harga jual yang setara.
Asosiasi Pengembang Perumahan Nasional memperkirakan kenaikan biaya konstruksi bisa mencapai 8–12% dalam tiga bulan ke depan jika rupiah terus tertekan di atas Rp17.900. Dampak paling berat akan dirasakan di segmen rumah bersubsidi, di mana margin pengembang sudah sangat tipis.
“Biaya material impor naik, tapi harga jual rumah subsidi tidak bisa ikut naik seenaknya karena ada batasan dari pemerintah. Ini jebakan yang mengancam kelangsungan program rumah terjangkau,” ujar seorang pengembang yang enggan disebut namanya.
Bank Indonesia Ambil Langkah Cepat
Bank Indonesia memastikan akan terus mencermati perkembangan pasar keuangan global dan domestik. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menegaskan bank sentral senantiasa hadir di pasar dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara konsisten dan terukur.
Salah satu langkah konkret yang sudah diterapkan sejak 2 Juni 2026 adalah pengetatan threshold pembelian valas tunai tanpa underlying menjadi US$25.000 per pelaku per bulan. Kebijakan ini bertujuan membatasi aliran keluar dolar AS dari dalam negeri.
Selain itu, BI terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam kerja sama bilateral melalui skema Local Currency Transaction (LCT) dengan Tiongkok, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Langkah ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi perdagangan bilateral.
Prospek ke Depan: Rp18.000 Bukan Tidak Mungkin
Dengan laju pelemahan saat ini, Rp18.000 per dolar AS bukan lagi sekadar kemungkinan teoritis. Beberapa analis memperkirakan level itu bisa tersentuh dalam pekan-pekan mendatang jika eskalasi geopolitik terus berlanjut dan data neraca perdagangan tidak membaik.
Bagi sektor perumahan, tantangan terbesar bukan hanya biaya material yang naik, tetapi juga ketersediaan kredit. Kenaikan suku bunga acuan BI menjadi 5,25% sudah memberikan tekanan pada bunga KPR floating. Ketika rupiah melemah, tekanan itu semakin berat karena bank membutuhkan premi lebih tinggi untuk mengantisipasi risiko nilai tukar.
Pengembang dan pembeli rumah kini berada dalam posisi sulit. Sisi penawaran terancam biaya konstruksi yang membengkak, sementara sisi permintaan terhambat cicilan yang semakin berat. Solusi jangka pendek mungkin hanya bisa datang dari intervensi kebijakan pemerintah, baik dalam bentuk relaksasi pajak material maupun insentif suku bunga khusus untuk rumah bersubsidi.
