Jakarta — Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara selama dua bulan ke depan. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan kelanjutan kebijakan ini pada Kamis (21/5/2026) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat.
Kebijakan WFH sehari dalam seminggu ini awalnya diberlakukan mulai April 2026 sebagai bagian dari upaya penghematan energi nasional. Konflik di Iran yang berdampak pada pasokan minyak dan gas global menjadi latar belakang utama kebijakan tersebut.
“Ya kan kita monitor perangnya ini kan kita lihat lagi, 2 bulan lagi, gimana situasinya,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian.
Dampak Positif terhadap Konsumsi BBM Nasional
Airlangga menilai kebijakan WFH ini cukup efektif dalam menurunkan konsumsi bahan bakar minyak nasional. Sejauh ini, data menunjukkan penurunan signifikan pada pemakaian BBM sejak aturan WFH diterapkan. Efisiensi WFH ASN sebelumnya disebut mampu menghemat anggaran Rp1,95 triliun.
“Ya tentu konsumsinya (BBM) turun. (Hitungan penghematan dari WFH) ada, nanti di kantong,” katanya.
Evaluasi terhadap kebijakan ini menunjukkan hasil yang menggembirakan. Konsumsi Pertalite turun hampir 9 persen sejak WFH diberlakukan. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa fleksibilitas kerja dapat berkontribusi pada efisiensi energi nasional.
Pola Kerja: 4 Hari Kantor, 1 Hari Rumah
Berdasarkan aturan Menteri PANRB, penyesuaian pola kerja ASN dilakukan melalui kombinasi fleksibilitas lokasi kerja. ASN menjalani empat hari kerja di kantor atau Work From Office pada Senin hingga Kamis, dan satu hari kerja dari rumah pada hari Jumat.
Namun, pada praktiknya, penerapan masing-masing kementerian dan instansi dapat disesuaikan dengan fungsi dan tugas ASN. Fleksibilitas ini memungkinkan setiap instansi mengatur mekanisme WFH sesuai kebutuhan organisasi.
Dampak terhadap Gaya Hidup dan Properti
Kebijakan WFH yang berkepanjangan ini turut memengaruhi pola hidup masyarakat perkotaan. Banyak ASN yang memanfaatkan hari kerja dari rumah untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, mengurangi biaya transportasi, dan bahkan mempertimbangkan pindah ke kawasan suburban yang lebih terjangkau.
Perpanjangan WFH ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi senilai Rp7,8 triliun yang disiapkan pemerintah untuk semester II-2026. Tren ini menjadi sinyal bagi industri properti bahwa hunian dengan ruang kerja terpisah atau home office semakin diminati. Pengembang perlu memperhatikan perubahan preferensi konsumen ini dalam merancang produk hunian masa depan.
Perubahan harga BBM terbaru per Juni 2026 juga turut memengaruhi pola konsumsi energi masyarakat. Dengan perpanjangan WFH selama dua bulan ke depan, pemerintah memberikan waktu bagi masyarakat untuk beradaptasi dengan pola kerja baru ini. Keberlanjutan kebijakan ini akan dievaluasi berdasarkan perkembangan situasi geopolitik global, khususnya konflik Iran yang masih berlangsung.
