Jakarta — Pasar perumahan nasional berada dalam tekanan berat. Penjualan rumah subsidi dan komersial merosot di hampir semua daerah, termasuk Jawa Barat dan Jawa Tengah yang selama ini menjadi tulang punggung industri properti. Para pengembang kini menaruh harapan pada rencana pemerintah memperpanjang tenor KPR hingga 40 tahun.
Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Nelly Suryani, yang kerap disapa Maria, mengungkapkan kondisi tersebut dalam Diskusi Media Inovasi Pembiayaan Perumahan Bagi Pekerja Informal di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (22/5/2026). Ia menyebut angka realisasi penjualan rumah subsidi tahun ini jauh dari target.
Realisasi FLPP Baru 42 Persen
Hingga 21 Mei 2026, realisasi FLPP anggota REI baru mencapai sekitar 24 ribu unit. Angka itu hanya 42 persen dari total realisasi nasional sebanyak 59.458 unit. “Yang memprihatinkan itu angkanya. Not even 30 ribu,” ujar Maria.
Daerah-daerah yang selama ini menjadi motor penjualan rumah subsidi mulai kehilangan momentum. Jawa Barat, yang biasanya kuat, kini hanya tumbuh 24 persen. Kondisi Jawa Tengah bahkan lebih parah. “Seluruh daripada realisasi REI menceritakan 37 DPD kami semua dalam kondisi sangat-sangat susah,” kata Maria.
KPR 40 Tahun Jadi Harapan Baru
Di tengah lesunya pasar, REI menaruh harapan besar pada rencana pemerintah memperpanjang tenor kredit pemilikan rumah (KPR) hingga 40 tahun. Kebijakan ini dinilai bisa membuka akses rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini sulit lolos pembiayaan bank.
“Presiden berani men-statement-kan sesuatu yang kita sudah perjuangkan hanya untuk extend 10 tahun saja sulit, beliau satu kali lipat. Jadi 40 tahun masa tenor KPR ini membuka peluang besar,” kata Maria.
Cicilan Bisa Turun ke Rp773 Ribu
Penyerapan KPR subsidi FLPP selama ini paling besar berasal dari kelompok masyarakat desil 4 sampai 6. Dengan tenor yang lebih panjang, cicilan rumah disebut akan jauh lebih murah sehingga masyarakat bergaji Rp2 jutaan pun bisa menjangkau rumah subsidi.
“Begitu masa tenor diperpanjang menjadi 40 tahun maka angsurannya turun kepada Rp773 ribu sekian. Sehingga bank selalu mensyaratkan sepertiga penghasilan, maka ini bisa menjangkau masyarakat dengan gaji Rp2,3 juta sampai Rp2,5 juta,” ujar Maria.
Tantangan dihadapi industri properti Indonesia saat ini memang tidak mudah. Pelemahan daya beli masyarakat, kenaikan biaya konstruksi, dan fluktuasi nilai tukar rupiah menjadi faktor-faktor yang memperberat kondisi pasar. Namun, kebijakan perpanjutan tenor KPR diyakini bisa menjadi stimulus yang signifikan untuk menggerakkan kembali roda industri perumahan nasional.
Sebelumnya, kenaikan harga biaya konstruksi rumah akibat melambungnya harga semen juga menjadi beban tersendiri bagi pengembang. Di sisi lain, fluktuasi suku bunga acuan Bank Indonesia turut memengaruhi besaran cicilan KPR yang harus ditanggung calon pembeli rumah. Kombinasi tekanan ini membuat pasar properti menengah makin terpuruk, dengan banyak pembeli terpaksa menurunkan kriteria rumah incaran mereka.
