Jakarta — Tiga catatan defisit sekaligus menerpa perekonomian Indonesia pada awal 2026. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), transaksi berjalan, dan APBN semuanya mencatat posisi merah, menciptakan tekanan ganda dari sisi eksternal dan fiskal.
Bank Indonesia merilis data NPI kuartal I-2026 yang memperlihatkan defisit US$9,1 miliar. Angka ini menjadi yang terdalam sepanjang sejarah catatan NPI kuartalan BI sejak 2004. Kuartal sebelumnya, NPI masih surplus US$6,1 miliar. Dalam hitungan satu kuartal, posisi berbalik drastis dari surplus besar menjadi defisit jumbo.
NPI Mencatat Rekor Terburuk Sepanjang Sejarah
Perbandingan dengan periode yang sama tahun lalu makin memperlihatkan besarnya tekanan. Pada kuartal I-2025, NPI hanya defisit US$787 juta. Artinya, defisit kuartal I-2026 membengkak lebih dari 11 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Memburuknya NPI dipicu tekanan dari dua sisi sekaligus. Transaksi berjalan kembali mencatat defisit, sementara transaksi modal dan finansial juga berbalik negatif. Tekanan pada transaksi finansial terutama datang dari investasi lainnya yang mencatat defisit besar di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. [Baca juga: Saham Big Banks Ambruk Barengan Jelang Long Weekend](https://besthouseplan.us/ekonomi/saham-big-banks-ambruk-barengan-jelang-long-weekend-bca-tembus-transaksi-rp582-triliun)
Hantu Lama Transaksi Berjalan Kembali Datang
Defisit kedua datang dari transaksi berjalan. Pada kuartal I-2026, transaksi berjalan Indonesia mencatat defisit US$4,0 miliar atau setara 1,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini melebar dibandingkan kuartal IV-2025 yang defisit US$2,5 miliar atau 0,7% dari PDB.
Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, tekanannya meningkat tajam. Pada kuartal I-2025, transaksi berjalan hanya mencatat defisit sekitar US$200 juta atau 0,1% dari PDB. Dengan posisi tersebut, defisit transaksi berjalan kuartal I-2026 menjadi yang terdalam sejak kuartal IV-2019, ketika Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan sebesar US$8,04 miliar.
Transaksi berjalan penting karena mencerminkan arus devisa dari aktivitas ekonomi riil, seperti ekspor-impor barang dan jasa, pembayaran bunga, dividen, hingga remitansi. Jika transaksi berjalan defisit, artinya devisa yang keluar untuk pembayaran ke luar negeri lebih besar dibandingkan devisa yang masuk dari aktivitas ekonomi riil.
Indonesia punya pengalaman panjang dengan masalah ini. Salah satu periode yang paling diingat terjadi pada 2013, saat Indonesia masuk kelompok Fragile Five. Kelompok ini berisi negara-negara berkembang yang dianggap rentan oleh investor karena memiliki ketergantungan besar pada arus modal asing dan keseimbangan eksternal yang lemah.
Ketergantungan Hot Money Membuat Rupiah Rentan
Ketika transaksi berjalan defisit, pasokan devisa jangka panjang dari aktivitas ekspor-impor barang dan jasa menjadi kurang kuat. Akibatnya, Indonesia perlu ditopang oleh arus modal dari pasar keuangan, atau yang sering disebut hot money.
Hot money berbeda dengan investasi jangka panjang. Dana ini bisa masuk cepat ke pasar saham dan surat utang, tetapi juga bisa keluar dengan sangat cepat ketika sentimen global berubah. Karena itu, ketergantungan terhadap hot money membuat pasar keuangan dan rupiah lebih mudah goyah saat investor asing menarik dananya. [Baca juga: Kenaikan BI Rate ke 5,25 Persen Bikin Cicilan KPR Naik?](https://besthouseplan.us/properti/kenaikan-bi-rate-ke-525-persen-bikin-cicilan-kpr-naik-ini-kata-ekonom)
Pengalaman 2013 menjadi contoh paling nyata. Saat itu, pasar global dilanda kekhawatiran akibat sinyal pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat atau yang dikenal sebagai Taper Tantrum. Investor global ramai-ramai memburu dolar AS, sementara negara berkembang yang dianggap rapuh ditinggalkan. Rupiah ikut terkena tekanan besar dan menjadi salah satu yang tertekan paling dalam di antara negara Fragile Five. [Baca juga: Rupiah Terus Melemah, Dampaknya Merambat ke Biaya Konstruksi dan Cicilan Rumah](https://besthouseplan.us/ekonomi/rupiah-terus-melemah-dampaknya-merambat-ke-biaya-konstruksi-dan-cicilan-rumah)
Surplus Neraca Perdagangan Menyusut
Untuk kuartal I-2026, tekanan transaksi berjalan terutama datang dari menyusutnya surplus neraca perdagangan barang. Neraca barang memang masih surplus US$8,0 miliar, tetapi lebih rendah dibandingkan kuartal IV-2025 yang mencapai US$10,2 miliar.
Surplus neraca perdagangan nonmigas juga turun menjadi US$13,3 miliar, dari sebelumnya US$16,0 miliar. Bank Indonesia menjelaskan penurunan ini terjadi sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi global serta terganggunya rantai pasok perdagangan antarnegara.
Di sisi lain, neraca jasa seperti biasa masih mencatat defisit. Pada kuartal I-2026, defisit neraca jasa mencapai US$4,6 miliar. Angka ini memang membaik dibandingkan kuartal IV-2025 yang defisit US$5,3 miliar, tetapi tetap menunjukkan bahwa Indonesia masih lebih banyak membayar jasa ke luar negeri dibandingkan menerima pembayaran jasa dari luar negeri.
Tekanan juga datang dari pendapatan primer. Pos ini mencatat defisit US$9,2 miliar, sedikit lebih tinggi dibandingkan kuartal IV-2025 sebesar US$9,1 miliar, terutama dipengaruhi oleh kenaikan pembayaran kupon dan bunga kepada investor asing.
Defisit APBN Membaik, Tapi Belum Sepenuhnya Menghapus Kekhawatiran
Defisit ketiga datang dari APBN. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam laporan APBN KiTa edisi Mei 2026 mengumumkan defisit APBN hingga akhir April 2026 mencapai Rp164,4 triliun atau setara 0,64% terhadap PDB. Angka ini membaik dibandingkan posisi Maret 2026 yang mencatat defisit Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai penurunan defisit APBN hingga April 2026 sebagai kabar baik.
“Realisasi sampai April 2026 defisitnya tinggal Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Kemarin waktu keluar di Maret 2026 0,93%. Analis bilang kalau pukul rata defisitnya bisa 3,6%. Hitungannya nggak begitu, kalau cara mereka begitu, itu hitungan ajaib,” kata Purbaya.
Menurut Purbaya, kondisi fiskal saat ini membaik karena keseimbangan primer sudah kembali surplus Rp28 triliun. Ia juga meyakini kondisi tersebut masih berpeluang terus membaik ke depan.
Pola Historis Perlu Diperhatikan
Namun, membaiknya defisit pada April belum sepenuhnya menghapus kekhawatiran. Defisit APBN tetap menjadi sorotan karena pada 2025 defisit fiskal Indonesia melebar hingga mendekati batas psikologis 3% PDB, yakni sekitar 2,92% terhadap PDB.
Jika melihat pola historis, perbaikan defisit pada April sebenarnya bukan hal yang benar-benar baru. Pada 2018 misalnya, defisit APBN yang pada Maret masih sebesar Rp85,83 triliun menyusut menjadi Rp55,12 triliun pada April. Pola serupa juga terlihat pada 2021, ketika defisit turun dari Rp143,7 triliun menjadi Rp138,2 triliun.
Bahkan pada 2023, posisi APBN yang sudah surplus pada Maret justru membesar lagi pada April. Surplus APBN naik dari Rp128 triliun menjadi Rp234,7 triliun. Dari sisi rasio terhadap PDB, surplusnya juga meningkat dari 0,61% menjadi 1,12%.
Tiga defisit ini membuat kondisi ekonomi Indonesia perlu dicermati lebih dalam. NPI mencatat defisit terbesar sepanjang sejarah, transaksi berjalan kembali menjadi hantu lama bagi rupiah, sementara APBN masih berada dalam posisi defisit meski membaik pada April. Tekanan dari sisi eksternal yang sedang meningkat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional.
