Jakarta — Lahan seluas 45 hektare di Depok, Jawa Barat, bakal berubah menjadi kawasan hunian masif bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) itu akan dibangun rusun subsidi sebanyak 170 ribu unit.
Proyek ini menjadi jawaban atas backlog perumahan Kota Depok yang mencapai sekitar 170 ribu rumah tangga. Konsep pembangunan mengadopsi model rusun subsidi Meikarta di Kabupaten Bekasi yang tengah berjalan.
Status Hukum Lahan Dipastikan Aman
Menteri PKP Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara menjelaskan tim gabungan dari Kementerian PKP dan Komdigi telah turun ke lokasi untuk memastikan status hukum lahan. Hasilnya, lahan tersebut resmi dikategorikan sebagai aset negara dan layak dimanfaatkan untuk program perumahan rakyat.
“Dua Inspektur Jenderal kami turunkan untuk memastikan status hukumnya. Hasilnya, secara legal lahan ini milik negara dan bisa dilanjutkan untuk program perumahan rakyat,” kata Ara dalam siaran pers Rabu 11 Maret 2026.
Koordinasi intensif juga dilakukan dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan berbagai pihak terkait. Tujuannya satu: memastikan tidak ada hambatan hukum yang mengganggu kelancaran proyek strategis ini. Sebelumnya, Menteri Ara telah bertemu bos OJK dan BI untuk membahas skema pembiayaan hunian yang lebih inklusif.
170 Ribu Unit untuk Atasi Backlog Depok
Ara menegaskan target 170 ribu unit hunian vertikal ini dirancang khusus untuk MBR. Jumlah itu persis sama dengan estimasi backlog perumahan di Kota Depok, sehingga proyek ini berpotensi menutup seluruh kebutuhan hunian yang belum terpenuhi.
“Kalau program ini berjalan, kita bisa membantu ratusan ribu warga Depok mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau,” ujar Ara.
Sementara itu, Menteri Komdigi Meutya Hafid mengungkap lahan tersebut ditemukan saat proses inventarisasi aset negara yang dikelola kementeriannya. Lahan yang selama ini idle ternyata memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan.
“Kami melihat ada aset negara yang sifatnya idle dan sayang jika tidak dimanfaatkan. Ketika melihat lokasi ini sangat potensial, kami langsung berdiskusi dengan Menteri PKP untuk kemungkinan digunakan sebagai perumahan rakyat,” kata Meutya.
Sumbangan untuk Backlog Jawa Barat
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menambahkan proyek ini juga akan berkontribusi signifikan terhadap pengurangan backlog perumahan di tingkat provinsi. Saat ini Jawa Barat mencatat backlog sekitar 2,1 juta unit hunian.
“Kalau di Depok bisa terbangun sekitar 170 ribu unit hunian, ini bisa berkontribusi signifikan dalam mengurangi backlog perumahan di wilayah Depok dan sekitarnya,” kata Herman.
Langkah selanjutnya melibatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kedua kementerian itu bertugas mempercepat proses pemanfaatan lahan agar pembangunan rusun subsidi bisa segera dimulai.
Proyek ini menjadi penanda komitmen pemerintah dalam mengatasi krisis hunian lewat optimalisasi aset negara yang selama ini belum tergarap maksimal. Di sisi lain, harga material bangunan yang terus meroket menjadi tantangan tersendiri bagi realisasi proyek skala besar ini.
