Jakarta — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau langsung program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Jumat (29/5/2026). Kehadirannya bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjadi saksi nyata betul-betul besarnya skala program bedah rumah yang digulirkan pemerintah saat ini.
Tito mengaku terkesima. Selama menjabat sebagai Mendagri, ia belum pernah menjumpai program perumahan sebesar ini yang langsung menyentuh rakyat berpenghasilan rendah.
“Sepertinya selama saya jadi Mendagri, baru kali ini ada program yang betul-betul besar untuk membantu rakyat yang rumahnya tidak layak, termasuk juga membangun perumahan,” kata Tito.
Lonjakan Kuota BSPS 2026 di Sulawesi Tenggara
Angka alokasi bantuan perumahan di Sulawesi Tenggara tahun ini melonjak drastis. Pada 2025, program BSPS hanya menyasar 1.129 unit rumah. Tahun ini, jumlahnya meroket menjadi 8.973 unit — hampir delapan kali lipat. Setiap unit rumah mendapatkan bantuan peningkatan kualitas senilai Rp20 juta.
Di Kota Kendari secara khusus, pemerintah menargetkan rehabilitasi 548 unit rumah bagi warga berpenghasilan sekitar Rp1 juta per bulan. Uang sebesar itu mungkin terasa kecil, namun bagi keluarga yang selama ini tinggal di rumah tak layak huni, bantuan tersebut menjadi langkah awal menuju hunian yang lebih layak dan aman.
Negara Harus Hadir Langsung di Tengah Masyarakat
Tito menegaskan, kunjungannya ke Kendari bukan sekadar seremonial. Ia ingin memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang perumahan berjalan optimal dan tepat sasaran. Pemerintah, menurutnya, harus turun langsung untuk memahami kebutuhan rakyat secara nyata.
“Di sinilah kita ingin mengubah cara berpikir kita, agar masyarakat yang betul-betul mengharapkan tangan dari pemerintah itu betul-betul mereka menemukan tangan itu,” ujarnya.
Peran negara dalam kehidupan sehari-hari masyarakat harus terasa, bukan hanya di atas kertas. Itulah pesan utama yang ingin disampaikan Tito melalui kunjungan ini. Tanpa kehadiran nyata, program sebesar apa pun akan kehilangan maknanya.
Harapan untuk Kurangi Backlog Perumahan Nasional
Tito juga menyampaikan apresiasi atas komitmen Presiden Prabowo dan Menteri PKP Maruarar Sirait yang kerap turun langsung meninjau kawasan permukiman masyarakat kurang mampu. Ia berharap program bantuan perumahan ini tidak berhenti di satu tahun saja.
“Kita doakan saja tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya program ini berlanjut dan bertambah terus supaya masalah yang ada, yang kita sebut dengan backlog, masalah yang ada baik orang yang tidak punya rumah maupun tidak layak huni ini makin lama makin berkurang,” pungkasnya.
Backlog perumahan Indonesia memang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Dengan program BSPS yang terus diperluas, setidaknya ada harapan nyata bahwa satu per satu rumah tak layak huni akan berubah menjadi hunian yang layak bagi keluarga Indonesia.
Bagi yang sedang mencari hunian subsidi, program seperti ini menjadi pengingat bahwa opsi rumah terjangkau masih tersedia. Mulai dari keringanan aturan SLIK untuk pengajuan KPR subsidi, hingga skema cicilan rumah subsidi 40 tahun yang sedang digodok pemerintah, berbagai jalur pembiayaan terus dilembari. Bahkan Bank Syariah Nasional juga menargetkan 73.700 unit rumah subsidi tahun ini melalui skema sekuritisasi aset.
