Jakarta — Pemprov DKI Jakarta resmi membebaskan seluruh pokok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) untuk warga dengan kondisi tertentu pada tahun pajak 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 339 Tahun 2026 dan berlaku efektif mulai sekarang.
Kebijakan pembebasan PBB-P2 ini menjadi angin segar bagi jutaan pemilik properti di Ibu Kota. Terutama bagi mereka yang selama ini terbebani kewajiban tahunan pajak bumi dan bangunan meskipun nilainya relatif kecil. Insentif ini melengkapi kebijakan pemerintah sebelumnya terkait pembebasan BPHTB dan PBG untuk MBR.
Syarat Utama: Batas NJOP yang Harus Dipenuhi
Pembebasan pokok PBB-P2 sebesar 100 persen hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dengan dua kriteria objek pajak. Untuk rumah tapak, batas maksimal Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan Rp2 miliar. Sementara untuk rumah susun atau apartemen, batas NJOPnya jauh lebih rendah, yakni Rp650 juta.
Artinya, warga Jakarta yang memiliki rumah tinggal dengan nilai di bawah Rp2 miliar berhak menikmati pembebasan penuh atas pokok PBB-P2. Kondisi ini mencakup sebagian besar hunian kelas menengah dan menengah bawah di berbagai wilayah Ibu Kota.
Hanya Berlaku untuk Satu Objek Pajak
Bagi warga yang memiliki lebih dari satu properti, pembebasan ini tidak berlaku ganda. Pemprov DKI hanya memberikan kemudahan untuk satu objek pajak saja, yakni yang memiliki NJOP tertinggi dan masih memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Sebagai contol, jika seseorang memiliki rumah tapak senilai Rp1 miliar dan satu unit apartemen senilai Rp600 juta, maka pembebasan hanya berlaku untuk rumah tapak. Apartemen tetap harus dibebani kewajiban PBB-P2 sesuai ketentuan yang berlaku.
NIK Harus Tervalidasi di Sistem Pajak Online
Syarat krusial yang sering terlewatkan adalah validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK). Wajib pajak wajib memastikan NIK mereka sudah terdaftar dan tervalidasi di sistem Pajak Online milik Pemprov DKI Jakarta.
Jika NIK belum tervalidasi, ketetapan PBB-P2 tetap muncul sebagai tagihan berbayar meskipun seharusnya memenuhi syarat pembebasan. Masyarakat diimbau segera melakukan pemutakhiran data kependudukan agar tidak kehilangan manfaat kebijakan ini.
Insentif Tambahan untuk yang Belum Memenuhi Syarat
Pemprov DKI juga menyediakan insentif lain bagi wajib pajak yang tidak memenuhi syarat pembebasan penuh. Bentuknya bervariasi, mulai dari pengurangan pokok pajak hingga diskon pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara pemberian insentif kepada masyarakat dan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Sebelumnya, pemerintah juga telah memperpanjang insentif PPN DTP 100% untuk pembelian rumah hingga tahun depan.
Warga Jakarta yang merasa memenuhi syarat sebaiknya segera mengecek status objek pajaknya melalui sistem daring yang disediakan pemprov. Pastikan NIK sudah tervalidasi agar pembebasan dapat diterapkan secara otomatis tanpa perlu mengurus berkas tambahan. Bagi yang berencana membeli rumah baru, simak juga perpanjangan bebas PPN beli rumah hingga 2027.
