Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap ambisi besar pemerintah untuk membangun 10 kota baru khusus hunian rakyat di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini menjadi jawaban atas backlog perumahan nasional yang sudah menembus 13 persen, sementara di DKI Jakarta angkanya bahkan melampaui 40 persen.
Sepuluh Kota Baru, Strategi Percepatan Hunian Nasional
\”Jadi yang kaitan perumahan, akan ada 10 kota baru dalam rangka percepatan perumahan. 10 kota baru, di antaranya adalah di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di sekitar Jakarta, di Sulawesi, di Kalimantan,\” ujar Ara dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).
Pria yang akrab disapa Ara itu menegaskan bahwa program ini menjadi bagian dari upaya mempercepat penyediaan hunian di tengah tingginya kebutuhan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Ia pun meminta doa masyarakat agar rencana ambisius ini bisa terealisasi.
Bedah Rumah Melonjak 8 Kali Lipat
Selain pembangunan kota baru, Ara juga mengumumkan peningkatan drastis program bedah rumah. Tahun lalu hanya 45 ribu unit yang diperbaiki, tahun ini targetnya melonjak menjadi 400 ribu unit. Peningkatan ini sejalan dengan langkah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turun langsung ke daerah untuk memastikan program BSPS di Bantul berjalan lancar.
\”Segera dinaikkan dengan jumlah yang sangat besar, supaya rumah rakyat dibedah dengan sangat besar,\” kata Ara.
Rusun Senen dan Tanah Abang Mulai Dibangun
Pemerintah juga mulai merealisasikan pembangunan hunian di sejumlah titik padat penduduk. Di kawasan Senen, Jakarta Pusat, pemerintah akan membangun rumah susun sebanyak 300 unit di atas lahan milik PT Angkasa Pura Indonesia. Proyek serupa juga akan dilakukan di Tanah Abang dengan kapasitas 500 unit di lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) melalui skema kolaborasi dengan pihak swasta.
Pembangunan ini dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung permukiman warga di bantaran rel kereta api di kawasan Senen. Pemerintah menargetkan proyek tersebut dapat diselesaikan dalam waktu singkat sebagai bagian dari percepatan program penyediaan hunian layak.
Backlog Perumahan Jadi Tantangan Terbesar
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan backlog kepemilikan rumah secara nasional mencapai sekitar 13 persen, sementara di DKI Jakarta angkanya jauh lebih tinggi, menembus lebih dari 40 persen. Kondisi ini menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong percepatan pembangunan perumahan di berbagai wilayah. Sebelumnya, Menteri Tito sempat kaget dengan antusiasme warga Kendari terhadap program bedah rumah di daerahnya.
Program kota baru dan peningkatan bedah rumah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat penyediaan hunian layak sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai daerah. Ambisi ini juga selaras dengan janji Prabowo untuk menyediakan satu juta rumah terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
