Jakarta — Pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusan mengatasi backlog perumahan yang kian mengkhawatirkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, baru saja meninjau lokasi rencana pembangunan rumah susun (rusun) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Depok, Jawa Barat.
Proyek ambisius ini akan memanfaatkan lahan negara seluas 45,06 hektare milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Radio Republik Indonesia (RRI). Kawasan strategis ini hanya berjarak 5,2 kilometer dari Stasiun Depok Baru dan 5 kilometer dari Terminal Depok Margonda, menjadikannya pilihan ideal bagi pekerja yang bergantung pada transportasi publik. Sebelumnya, pemerintah juga telah mengumumkan rencana lahan 45 hektare di Depok untuk rusun subsidi.
Cicilan Rp1,5 Juta Per Bulan, DP Hanya 1 Persen
Skema pembiayaan yang ditawarkan pemerintah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tergolong sangat kompetitif. Para pekerja dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) sekitar Rp5 juta berkesempatan memiliki hunian dengan cicilan Rp1,5 juta per bulan, tenor hingga 30 tahun, dan uang muka hanya sekitar 1 persen.
Bahkan, pemerintah tengah mengupayakan subsidi tambahan berupa tarif khusus untuk layanan listrik dan air bagi penghuni rusun. Langkah ini bertujuan menjaga biaya hidup tetap terjangkau sehingga beban finansial penghuni tidak membengkak. Skema ini mirip dengan program yang juga diterapkan di proyek rusun subsidi Meikarta.
170 Ribu Warga Depok Belum Punya Rumah
Data terbaru mengungkap fakta yang mengejutkan: sekitar 170 ribu warga Depok hingga saat ini belum memiliki rumah sendiri. Angka ini mencerminkan betapa mendesaknya kebutuhan hunian terjangkau di kawasan penyangga ibu kota tersebut.
Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, menyambut positif rencana ini dan menyatakan kesiapan pemerintah daerah memberikan dukungan penuh, termasuk mempercepat proses perizinan agar proyek bisa segera direalisasikan.
Lokasi yang dipilih memiliki aksesibilitas yang sangat baik. Di sekitarnya tersedia fasilitas publik lengkap, mulai dari pusat kesehatan, pasar tradisional, rumah ibadah, hingga jenjang pendidikan dari SD hingga SMA. Kombinasi harga terjangkau dengan lokasi strategis ini menjadikan rusun subsidi Depok sebagai solusi nyata bagi mereka yang selama ini terpinggirkan dari pasar properti formal.
Dengan total lahan yang mencakup area seluas 30,086 hektare milik Komdigi dan 14,97 hektare milik RRI, proyek ini berpotensi menampung ribuan keluarga dan menjadi model hunian vertikal berkelanjutan bagi kota-kota besar lainnya di Indonesia. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah bahwa Indonesia harus beralih ke hunian vertikal mengingat keterbatasan lahan tapak.
