Jakarta — Harga material bangunan dalam negeri mengalami lonjakan signififikan sejak awal kuartal II 2026. Dampaknya langsung terasa di sektor perumahan, terutama bagi pengembang rumah bersubsidi yang sudah lama beroperasi dengan margin tipis.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bahkan sudah mengancang-ancang untuk meminta tambahan anggaran guna mengantisipasi kenaikan biaya konstruksi yang terus merangkak naik. Kenaikan ini tidak terlepas dari pelemahan rupiah terhadap dolar AS yang sudah menembus Rp18.000, mendorong biaya impor bahan bangunan melambung tinggi.
Biaya Konstruksi Naik Hingga 13 Persen
Data dari berbagai asosiasi pengembang menunjukkan biaya konstruksi rumah subsidi sudah melonjak hingga 13 persen sejak Januari 2026. Kenaikan ini terutama terjadi pada material impor seperti baja ringan, cat, hingga komponen elektrik yang mengandalkan pasokan dari luar negeri.
Semen dan keramik, meskipun sebagian besar diproduksi lokal, juga tidak luput dari tekanan kenaikan harga. Biaya energi dan transportasi yang turut meningkat membuat ongkos produksi di pabrik-pabrik nasional turut terdorong naik.
Margin Pengembang Subsidi Makin Tipis
Situasi ini memaksa pengembang rumah bersubsidi berada dalam posisi sulit. Margin penjualan yang sudah tipis kian tergerus akibat selisih antara biaya produksi yang melambung dan harga jual yang masih terikat regulasi pemerintah.
Sejumlah pengembang mengusulkan agar harga rumah subsidi dinaikkan sekitar 10 persen untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini. Tanpa langkah tersebut, mereka khawatir program 3 juta rumah yang digaungkan pemerintah akan terhambat karena banyak pengembang yang memilih untuk menunda proyek baru.
Dampak ke Program Perumahan Nasional
Kenaikan biaya konstruksi ini memiliki potensi dampak berantai yang luas. Jika pengembang tidak mampu menyerap kenaikan biaya, alternatif yang tersisa adalah menaikkan harga jual atau mengurangi kualitas material — dua opsi yang sama-sama merugikan konsumen akhir, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga tengah mematangkan regulasi terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026. Namun, efektivitas program ini akan sangat bergantung pada kemampuan menahan laju kenaikan biaya material di pasar.
Solusi Jangka Pendek dan Panjang
Para pakar properti menyarankan beberapa langkah strategis. Di jangka pendek, pemerintah bisa memberikan insentif pajak atau subsidi langsung untuk material bangunan tertentu yang paling terdampak. Di jangka panjang, pengembangan teknologi konstruksi prefabrikasi dan modular bisa menjadi jawaban untuk menekan biaya sekaligus mempercepat pembangunan.
Tren Megabuild, Keramika, dan Megaproperty 2026 yang baru dibuka di Jakarta menjadi panggung bagi inovasi-inovasi semacam ini. Berbagai produsen material lokal memamerkan solusi konstruksi baru yang diklaim bisa menghemat biaya hingga 20 persen dibandingkan metode konvensional.
Tanpa intervensi yang tepat waktu, target 3 juta rumah yang menjadi janji kampanye bisa semakin jauh dari jangkauan. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini menjadi sasaran utama program perumahan nasional justru menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari kenaikan biaya konstruksi ini.
