Jakarta — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengingatkan bahwa Indonesia sedang berjalan menuju era di mana mayoritas penduduknya akan menghuni kawasan perkotaan. Proyeksi tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan alarm bagi seluruh pemangku kebijakan tata ruang dan pemukiman di Tanah Air.
Fahri memaparkan data yang cukup mencengangkan: pada 2045 nanti, sekitar 80 persen populasi Indonesia diperkirakan bermukim di kota-kota besar. Lonjakan urbanisasi ini akan menekan ketersediaan lahan secara signifikan, khususnya di kawasan yang sudah padat penduduk.
Rumah Tapak Mulai Kehabisan Ruang
Pola pembangunan hunian horizontal atau rumah tapak, menurut Fahri, akan semakin sulit dipertahankan di tengah kota-kota besar Indonesia. Keterbatasan lahan yang terus menyempit membuat model pemukiman konvensional ini tak lagi realistis untuk jangka panjang.
“Makanya kalau enggak ada inovasi, misalnya kita mulai hidup vertikal, ya, setengah mati itu, ya. Makanya memang masa depan kita memang harus hidup vertikal,” ujar Fahri saat meninjau penataan kawasan bantaran Kali Code di Kota Yogyakarta, Jumat (29/5/2026).
Pernyataan ini disampaikan Fahri dalam konteks kunjungan kerjanya ke Yogyakarta, salah satu kota yang menghadapi tantangan serupa — tekanan urbanisasi di tengah keterbatasan lahan yang sudah ada sejak lama.
Rumah Panggung sebagai Inspirasi Konsep Vertikal
Fahri menarik koneksi menarik antara konsep hunian vertikal masa kini dengan tradisi arsitektur Nusantara. Rumah panggung, yang telah berabad-abad menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, sejatinya merupakan bentuk awal dari pemanfaatan ruang secara bertingkat.
“Sebenarnya itulah konsep dari rumah panggung itu dulu karena rumah panggung tuh sebenarnya rumah vertikal. Sehingga kalau dulu alasannya sederhana, menghindari banjir, menghindari binatang buas, tapi kalau sekarang ya kepentingan kita di kota ini harus hidupnya vertikal karena tanah udah terbatas,” jelasnya.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa transisi menuju hunian vertikal bukan hal yang asing bagi budaya Indonesia. Yang berubah hanyalah motivasinya — dari keterpaksaan alam menjadi kebutuhan mendesak akibat keterbatasan sumber daya lahan.
Konsolidasi Lahan Jadi Kunci
Selain mendorong pengembangan hunian vertikal, Fahri juga menekankan pentingnya konsolidasi lahan strategis di kawasan perkotaan. Langkah ini dinilai krusial agar ruang yang semakin terbatas dapat dimanfaatkan secara lebih efisien untuk kebutuhan permukiman sekaligus ruang publik.
Fahri turut menyoroti kebijakan beberapa negara yang sudah mulai membatasi pembangunan rumah tapak, termasuk tren pengembangan apartemen massal seperti yang dilakukan Qatar dengan investasi Rp40,5 triliun untuk 50 ribu unit apartemen di Indonesia demi menjaga ketersediaan lahan produktif. China, misalnya, disebutnya telah melarang pembangunan hunian landed house meski memiliki wilayah geografis yang luas.
“Kalau di China itu yang namanya rumah landed sudah dilarang, padahal tanahnya kan masih besar. Tapi kata mereka rumah landed itu mengambil space untuk produksi pangan. Itu, sehingga manusianya tambah banyak, makanannya tambah sedikit. Itu berbahaya juga ke depan gitu,” tandasnya.
Kebijakan serupa perlu menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan tata ruang kota-kota Indonesia. Dengan lahan produktif yang semakin tergerus, keseimbangan antara kebutuhan pemukiman dan ketahanan pangan menjadi isu strategis yang tak bisa diabaikan.
Tantangan Nyata bagi Pengembang dan Pemerintah
Transisi menuju hunian vertikal bukan sekadar soal perubahan pola pikir masyarakat, seperti terlihat dari ambisi Meikarta yang membangun 141 ribu rusun subsidi di kawasan industri. Pengembang properti harus menyiapkan desain hunian vertikal yang tetap terjangkau bagi segmen menengah ke bawah, sementara pemerintah perlu menyusun regulasi yang mendukung efisiensi lahan tanpa mengorbankan kualitas hidup warga kota.
Fahri menegaskan bahwa inovasi tata ruang harus dimulai sekarang, bukan menunggu krisis lahan benar-benar memuncak. Kota-kota seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta sudah merasakan tekanan ini, dan tanpa langkah antisipatif, konsekuensinya akan semakin berat bagi generasi mendatang.
